Beranda Headline PT Pindo Delli 3 Karawang Masih Bandel, Pembekuan Izin Menanti

PT Pindo Delli 3 Karawang Masih Bandel, Pembekuan Izin Menanti

ilustrasi/net

BEPAS, KARAWANG– Berdasarkan UU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup berikan sanksi berupa Paksaan Pemerintah kepada PT Pindo Delli 3 Pulp and Paper atas dugaan pencemaran lingkungan.

Di mana perusahaan diduga kerap kali membuang limbah hasil produksinya ke Sungai Cigereteg dan Cibeet yang merupakan anak sungai Citarum.

Surat Keputusan (SK) paksaan pemerintah yang dilayangkan oleh Kementerian LH tersebut bernomor, 6815/MenLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LH atas nama Mentri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar.

“PT Pindo Delli 3 sekarang sudah diberikan sanksi oleh Kementerian LH berupa paksaan pemerintah,” ujar Wawan Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, kepada Beritapasundan, Jumat (15/11).

Wawan menjelaskan, Undang-undang No.32/2009 tentang lingkungan hidup menuliskan jika ada empat tahapan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada perusahaan yang diduga melalukan pencemaran lingkungan.

Yang pertama teguran tertulis, yang kedua paksaan pemerintah, yang ketiga pembekuan izin, dan yang keempat adalah pencabutan izin.

“Maka PT Pindo Delli 3 ini dikenakan sanksi kedua oleh Kementerian LH setelah sanksi teguran tertulis tidak diindahkan,” kata Wawan menjelaskan.

Oleh sebab itu, Karena penanganan pencemaran sungai Cibeet sudah ditangani oleh pihak Kementerian LH, maka DLHK Kabupaten Karawang tidak bisa menutup, namun hanya memberikan surat penguatan paksaan pemerintah yang di keluarkan DLHK tertanggal 14 November 2019 lalu.

“Karena PT Pindo Delli 3 ini meski sudah diberikan sanksi masih tetap melakukan pencemaran ke sungai, kita pun memberikan surat penguatan ke Kementerian LH,” ujarnya.

Dan apabila tidak ada niatan baik dari PT Pindo Delli 3 untuk memperbaiki apa yang sudah ditegur oleh pihak Kementerian LH, maka sanksinya akan dinaikkan menjadi pembekuaan izin.

Wawan kembali mengungkapkan, PT Pindo Delli 3 sempat memberikan laporan progres hasil perbaikan kepada pihaknya. Namun, ia pun heran kenapa kemarin masih membuang kembali limbah ke Sungai.

“Kita tidak bisa menutup karena kewenangannya ada di Kementerian, tapi secara administrasi kita terus melaporkan ke Kementrian LH,” pungkasnya. (nna/kie)