KARAWANG – Satu tahun masa pemerintahan Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh bersama Wakil Bupati Karawang H. Maslani dinilai mencatat sejumlah capaian awal yang positif. Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Agustian SH MH, menilai kinerja pasangan Aep–Maslani berada pada jalur yang tepat menuju terwujudnya Karawang Maju.
Asep menilai kecil kemungkinan Aep–Maslani mengingkari janji politik yang disampaikan saat Pilkada. Menurutnya, janji politik tersebut telah terformulasi secara jelas dalam tagline Karawang Maju serta tertuang dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang.
Baca juga: Disdikbud Karawang Tanggapi Keluhan Gaji Tendik PPPK Paruh Waktu
“Alasannya pertama, janji politik Aep–Maslani sudah tertuang dalam tagline Karawang Maju dan juga dalam RPJMD. Jadi secara perencanaan pembangunan sudah jelas,” kata Asep, Sabtu (7/2/2026).
Ia juga menyoroti soliditas koalisi partai politik pengusung Aep–Maslani yang dinilai masih konsisten mendukung kebijakan pembangunan daerah. Meski mengaku bukan pendukung pasangan tersebut saat Pilkada, Asep menegaskan penilaian terhadap kinerja pemerintah harus dilakukan secara objektif.
“Meskipun saya bukan pendukung Aep–Maslani di Pilkada, tetapi kita harus bicara jujur dan objektif dalam melihat kinerja pemerintah,” ujarnya.
Menurut Asep, satu tahun pemerintahan Aep–Maslani masih berada pada fase awal, namun arah pembangunan dinilai sudah mulai terlihat. Ia menyoroti adanya sinergi pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya dalam sektor infrastruktur jalan.
Perbaikan jalan Karawang Barat oleh pemerintah provinsi disebut sebagai langkah strategis, sementara perbaikan jalan Karawang Timur oleh pemerintah kabupaten dinilai sebagai prioritas penting yang sebelumnya terkesan terbengkalai.
“Mengingat Karawang Timur dan Karawang Barat adalah ikon yang merepresentasikan Kabupaten Karawang, maka penanganannya memang harus serius,” katanya.
Selain infrastruktur, Asep juga menilai langkah Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dalam menertibkan bangunan liar sudah tepat. Menurutnya, bangunan tersebut berdiri di atas lahan yang bukan menjadi hak penghuninya dan berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang.
Di sisi lain, Asep turut menyoroti janji politik Aep–Maslani terkait pengadaan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi sekolah negeri yang hingga kini masih menjadi sorotan publik, terutama di media sosial.
“Pertanyaan publik yang muncul adalah kenapa janji politik buku paket dan LKS gratis bagi sekolah negeri belum terealisasi,” ujarnya.
Menurut Asep, keterlambatan realisasi program tersebut diduga kuat dipengaruhi oleh pemangkasan Transfer Kas Daerah Kabupaten Karawang yang mencapai lebih dari Rp700 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan kebijakan efisiensi anggaran.
“Pemangkasan anggaran itu mengharuskan Pemkab Karawang melakukan efisiensi, sehingga berdampak pada program buku paket dan LKS gratis,” tegasnya.
Ia menilai saat ini pembangunan sektor pendidikan masih difokuskan pada aspek infrastruktur, seperti pembangunan ruang kelas baru serta renovasi gedung sekolah yang mengalami kerusakan.
“Gedung-gedung sekolah yang menjadi kewenangan daerah mulai banyak dilakukan peremajaan. Ini juga bagian penting dari peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.
Asep menegaskan, satu tahun pemerintahan Aep–Maslani masih terlalu dini untuk menilai secara keseluruhan. Ia meminta masyarakat bersabar selama arah pembangunan masih berjalan sesuai rencana.
“Selama pemerintahan hari ini masih on the track, masyarakat harus bersabar menunggu realisasi janji politik,” ucapnya.
Ia juga menilai kepemimpinan Aep–Maslani cukup terbuka terhadap kritik dan saran. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bersikap antikritik dan masih memiliki ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
Baca juga: KPU Lakukan Kunjungan ke Parpol, PKB Karawang Jadi yang Pertama
Terkait persoalan banjir, Asep menegaskan bahwa masalah tersebut bukan hal baru di Kabupaten Karawang. Ia mengakui pemerintah daerah belum sepenuhnya siap dalam penanganan banjir secara menyeluruh.
“Namun bukan berarti diabaikan. Penanganan banjir membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi, sementara relokasi warga di wilayah rawan banjir seperti Karangligar menjadi kunci mitigasi banjir tahunan,” pungkasnya. (*)
