KARAWANG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas persoalan penahanan ijazah dan aset milik peserta pelatihan magang ke Jepang yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Galuh Berkarya.
Kuasa hukum peserta LPK Galuh Berkarya, Hamid, menyatakan bahwa pihaknya mewakili 15 peserta pelatihan yang ijazah dan BPKB kendaraannya masih ditahan oleh LPK tersebut. Ia berharap melalui RDP ini, hak-hak kliennya dapat dikembalikan.
Baca juga: Sampah Menumpuk 14 Meter, Akses ke TPA Jalupang Terendam Air
“Alhamdulillah, dalam RDP ini banyak informasi baru yang terungkap. Kami berharap para peserta yang sudah dikeluarkan dari LPK Galuh Berkarya dapat mendapatkan kembali hak-haknya, termasuk ijazah dan aset yang dijaminkan,” ujar Hamid pada Rabu, 12 Maret 2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Namun, karena belum ada kesepakatan dalam pertemuan ini, RDP lanjutan dijadwalkan pada Senin, 24 Maret 2025.
“Kami akan berusaha mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diskusi dan musyawarah akan terus dilakukan supaya klien kami segera mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara LPK Galuh Berkarya tetap dapat menjalankan programnya dengan baik,” jelasnya.
Baca juga: 154 Meter Kubik Sampah di Sipon Cikaranggelam Karawang Berhasil Diangkut
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syarifudin, menyatakan bahwa dalam RDP kedua ini permasalahan semakin jelas. Ia berharap pertemuan berikutnya dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Mudah-mudahan persoalan ini segera terselesaikan dengan solusi terbaik. Kami berharap para peserta pelatihan bisa melanjutkan mencari pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” tutupnya. (*)
