KARAWANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Lapang Karangpawitan pada Kamis, 25 Juli 2024.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Karawang, Wiwiek Krisnawati, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk merayakan Hari Anak Nasional yang ke-40 tahun ini.
Baca juga: RSUD Jatisari Gelar Layanan Kesehatan Gratis di Tirtamulya, Masyarakat Antusias
Rangkaian kegiatan dimulai dengan berbagai perlombaan seperti impersonasi, jinggle fun, poster digital, hingga video kreatif, dan diakhiri dengan perayaan puncak di Lapang Karangpawitan.
Melalui peringatan ini, pihaknya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah hadir sebagai pelindung dan bersedia menampung setiap aspirasi anak di Karawang. “Pada prinsipnya, kita sebagai pelindung anak menampung semua aspirasi anak,” ujarnya saat diwawancarai.
Kepada para orang tua, Wiwiek berpesan agar tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Menurutnya, anak seharusnya diberikan edukasi dan motivasi yang mendorong perkembangan mereka ke arah yang lebih baik. “Anak tidak boleh dikerasi, ada cara yang lebih elok ketika memberikan edukasi dan membimbing anak supaya tanpa kekerasan bisa mengikuti arahan orang tua,” tegasnya.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Ia berpesan kepada seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat untuk saling bersinergi menjadi pelindung dan pembimbing bagi anak-anak.
Baca juga: Pelatihan Vokasional Menganyam Bambu untuk Teman Disabilitas Tunarungu di Karawang
“Permasalahan anak, termasuk kekerasan di pesantren, harus kita awasi bersama. Mulai hari ini, mari kita sisir permasalahan satu per satu yang ada di Karawang. Jika kita bersama-sama, insyaallah semua masalah bisa terselesaikan,” tegasnya.
Bupati Aep juga mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-40. “Ini bukan ulang tahun yang muda. Kita semua harus tahu apa yang menjadi keinginan anak-anak Karawang dan harus kita fasilitasi sebagai pemangku kebijakan,” pungkasnya. (*)
