Beranda Headline Pensiunan PNS Dinilai Jadi Beban APBN, Pengamat: ke Mana Dana Taspen?

Pensiunan PNS Dinilai Jadi Beban APBN, Pengamat: ke Mana Dana Taspen?

10699
Pembebasan bersyarat
Pemerhati Pemasyarakatan, Drs Mashudi Bc,IP, MAP.

JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Rp 2.800 triliun dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbebani oleh pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dinilai menyakitkan oleh sebagian kalangan.

Sri Mulyani dinilai merendahkan keberadaan pensiun PNS yang telah mengabdi sepanjang hidupnya untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Jadi Pernyataan Menkeu selain menyakitkan perasaan juga melukai hati para pensiunan PNS yang telah menghabiskan seluruh waktunya untuk negara, karena dana APBN yang diperuntukkan bagi para Pensiunan maupun purbhakti dianggapnya dana yang menguap,” sesal Pemerhati Pemasyarakatan, Drs Mashudi Bc,IP, MAP melalui pesan tertulis, Jumat 26 Agustus 2022.

Ia memandang wajar saat pensiunan PNS mendapat jaminan hari tua yang nominalnya pun tak lebih dari Rp 5 juta.

Pasalnya, selama bertugas gaji pegawai PNS sudah dipotong 8 persen setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2013.

Baca juga: Banyak yang Gagal Paham, Pengamat Jelaskan Makna ‘Rekreasi’ dalam UU Pemasyarakatan

“Dari potongan dana 8 persen itu, 4,75 persen untuk program pensiun dan 3,25 persen untuk program hari tua, dan menurut statistik di BKN (Badan Kepegawaian Negara) jumlah ASN di tahun 2022 sebanyak 3,9 juta orang,” paparnya.

“Dengan jumlah pegawai sebanyak itu, potongan gaji para ASN bisa mencapai puluhan triliun dan hal tersebut sudah berlaku sejak puluhan tahun lalu,” sambung Mashudi.

Ia pun mempertanyakan dana sebesar itu lari ke mana jika Sri Mulyani menyebut jika dana pensiunan PNS malah menjadi beban APBN.

“Ke mana dana potongan itu kalau 100 persen tunjangan para pensiunan diambil dari APBN?” tanyanya.

Mashudi meminta Sri Mulyani agar wacana perubahan skema pembayaran untuk pensiunan PNS dikaji lagi. Sebab pensiunan PNS sebetulnya sudah bisa membiayai kehidupannya dari tabungan asuransi pensiun yang dihimpun oleh PT Taspen.

Mestinya, kata dia, Sri Mulyani mempertanyakan hal itu ke PT Taspen. Sejauh mana PT Taspen berperan dalam penerimaan negara bukan pajak saat pemerintah memberikan tunjangan pensiun lewat APBN.

“Memperbaharui model pembayaran tunjangan pensiun tentunya justru akan merugikan para pensiun. Silakan dikaji kembali secara baik oleh Sri Mulyani,” tutup Mashudi.

Artikulli paraprakPekan Raya Karawang 2022, Bukti Serius Galuh Mas Bantu Pulihkan Ekonomi
Artikulli tjetërPemkab Karawang Lanjutkan Pembangunan Bunderan Badami