Beranda News Pengangguran Geruduk Pemda Karawang, Minta Ketemu Bupati

Pengangguran Geruduk Pemda Karawang, Minta Ketemu Bupati

184

BEPAS, KARAWANG – Ratusan pemuda dari SPPK (Solidaritas Pengangguran Pribumi Karawang) geruduk gedung pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Mereka menuntut pemerintah menyediakan lapangan kerja buat mereka, Rabu (27/11).

Dalam orasinya, SPPK mengultimatum tidak akan membubarkan diri sebelum diterima langsung oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

“Kami tidak ingin ditemui Sekda dan Kadisnaker, kami ingin ditemui bupati.”

Nurrohman (23), salah seorang demonstran mengaku ikut demonstrasi ini dengan harapan bisa bertemu dengan bupati untuk menyampaikan keluh kesahnya.

“Saya ikut BLK (Balai Latihan Kerja) sejak April 2019. Namun sampai sekarang belum dapat kerja,” katanya kecewa.

Nurrohman adalah alumni BLK tahun pertama. Dari 16 orang di angkatannya, hanya sebagian yang mendapatkan kerja. Sisanya belum. Termasuk dirinya.

“Di BLK saya belajar administrasi, karena saya kompetensinya di administrasi. Saya orang Pakuncen,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Lodaya, Nace Permana yang selama ini mengadvokasi para pengangguran pribumi Karawang menuturkan, tuntutan aksi massa kali ini adalah orang asli Karawang harus diakomodir dalam peluang tenaga kerja.

“Jangan sampai ada ungkapan tikus mati di lumbung padi. Saat ini Karawang punya identitas sebagai lumbung industri, tapi pengangguran masih banyak di Karawang. Ini sangat miris. Pemkab Karawang malah agresif mengakomodir orang luar Karawang, terbukti beberapa kejadian, orang luar Karawang bisa masuk,” kata Nace di lokasi demonstrasi.

Contoh kasus, kata Nace, ketika SPPK menggeruduk rumah sakit yang di dalamnya penuh calon tenaga kerja luar Karawang yang sedang menjalani medikal tes. “Medikal tes kan proses seleksi terakhir karyawan bisa diterima kerja,” katanya.

Mewakili para pengangguran, Nace meminta pemerintah wajib mengakomodir orang-orang Karawang.

Sampai berita ini ditulis, belum ada satupun pejabat yang menerima massa aksi. (fzy/dhi)