KARAWANG – Pengamat kebencanaan sekaligus anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Karawang, Willi Firdaus, menyoroti sistem penanganan kebencanaan di Jawa Barat yang dinilai masih belum maksimal, termasuk di wilayah BPBD Karawang.
Menurut Willi, lembaga penanggulangan bencana seharusnya menjalankan empat siklus manajemen bencana, yaitu mitigasi, rencana kontingensi (rekon), tanggap bencana, dan pemulihan. Namun dalam praktiknya, sebagian besar BPBD kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk BPBD Karawang, masih berfokus pada tahapan tanggap bencana dan pra-bencana saja.
“Idealnya harus berpedoman pada empat siklus manajemen bencana. Tapi pada pelaksanaannya, BPBD–BPBD di Kabupaten/Kota Jawa Barat itu fokus ke tanggap bencana dan pra-bencana saja. Tahapan mitigasi dan rekon tidak maksimal,” ungkapnya pada, Senin (8/12/2025).
Baca juga: Banjir Rob Rendam SDN Ciparagejaya, Pemkab Karawang Siapkan Renovasi
Willi menjelaskan, mitigasi bencana adalah langkah pencegahan untuk mengurangi risiko, sementara rekon berfungsi sebagai rencana antisipasi ketika potensi ancaman terjadi. Tanggap bencana merupakan aksi langsung saat bencana berlangsung, dan pemulihan mencakup rehabilitasi serta rekonstruksi pasca kejadian.
“Contohnya, masyarakat di sekitar Sungai Citarum tidak mengetahui jalur evakuasi. Mitigasi seperti pemetaan titik rawan dan potensi luapan air belum berjalan maksimal. Kita masih berputar pada tanggap – pra saja, mitigasi dan rekon tidak,” tegasnya.
Karawang Harus Berbenah
Willi menilai daerah yang sudah cukup baik menerapkan empat siklus manajemen bencana adalah Pangandaran dan wilayah pesisir selatan Jawa Barat. Ia menilai BPBD Karawang harus meniru konsep tersebut, terlebih Karawang memiliki wilayah langganan banjir seperti Karangligar.
“Pangandaran sudah bagus mitigasinya karena punya potensi tsunami. Harusnya jadi contoh untuk Karawang, masyarakat harus dilatih tanggap bencana,” ujarnya.
Meski belum ideal, Willi melihat BPBD Karawang mulai berbenah. Ia menilai Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) sudah menerapkan mitigasi dan rekon dengan baik.
“Damkar sudah menjalankan rekon dan mitigasi. Contohnya pelatihan pemadam di kawasan industri sehingga siap saat tanggap bencana,” jelasnya.
Baca juga: Pemda Karawang Galang Donasi Untuk Korban Banjir Aceh dan Sumut
Ia berharap ke depan manajemen bencana dapat diterapkan secara penuh, dan lembaga independen seperti FPRB lebih dilibatkan.
“Saya lihat Karawang mau belajar, medsosnya sering share edukasi. Tapi lembaga independen seperti FPRB harusnya diikutsertakan dalam rekon dan mitigasi. Itu harus jadi koreksi untuk Bupati, Kalak, dan Bappeda,” pungkasnya. (*)
 Karawang, Willi Firdaus){kind=link}