BANDUNG- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Abdy Yuhana menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) menjadi prioritas yang lebih utama, dibandingkan mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Sebelumnya, wacana mengembalikan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda mengemuka dalam Kongres Sunda yang digelar di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung pada 12 Oktober 2020 lalu.
“Sebagai diskursus atau wacana, saya kira itu hal yang wajar dan biasa. Karena tentunya ada beberapa masyarakat yang menghendaki dari aspek historis, romantisme. Saya kira itu sah-sah saja, tetapi saya memiliki sudut pandang yang berbeda soal ini,”katanya.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pembentukan Provinsi Jawa Barat, berikut namanya sudah disahkan di dalam UU No 1 Tahun 1945. Perubahan nomenklatur dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda akan menuai polemik berikut pro dan kontra. Kemudian dari segi kultural, ia melihat pemetaaan warga di Jabar ini terbagi ke dalam beberapa klaster seperti Bandung Raya, Bogor Raya, Priangan Barat, Priangan Timur, Karawangan, Cirebonan dan lainnya.
“Sehingga kalau istilah Provinsi Sunda dimunculkan, akan memantik masing-masing historis dari daerah tersebut, misal nanti ada yang mengusulkan Provinsi Pakuan, Galuh atau Bogor Pajajaran. Dari segi sosiologis kultural, Sunda itu diidentikan dengan bahasa dan budaya, maka yang memiliki budaya yang berbeda seperti Cirebon, Karawang, Bogor akan mengusulkan nama yang berbeda,” katanya.
Ia kemudian melihat dari segi urgensi atau kebutuhan masyarakat, saat ini dibandingkan dengan mengganti nama provinsi, pembentukan DOB lebih diperlukan. Ia mengacu kepada survei yang dilakukan BPS. Penduduk di Jawa Barat itu berjumlah 50 juta, yang bernaung di bawah 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa atau bila dirata-ratakan 1.851.852 penduduk per kota/kabupaten.
“Dibandingkan dengan Jawa Timur, penduduknya 34 – 40 juta dengan 38 kabupaten/kota. Jumlah desanya pun sekitar 8.000, sehingga percepatan pembangunan di Jatim lebih cepat. Dengan anggaran yang diberikan dari pusat ke daerah itu berdasarkan kuantitas jumlah desa dan kokab. Coba bandingkan dengan jumlah penduduk dan kota/kabupaten,” ucapnya.
“Menurut hemat saya, yang lebih urgensi dari sisi kebutuhan masyarakat di Jabar, itu saya rasa lebih memiliki rasa keadilan. Seperti di Bogor itu ada 40 kecamatan, kemudian warga di Garut Selatan ke kota Garut itu tujuh jam, di Sukabumi yang berbatasan dengan Banten, Bayah itu berapa jam. Jadi ya daripada berdebat, kalau usulan silakan. Tetapi menurut hemat saya lebih baik mendorong agar DOB itu yang harus diwujudkan di Jawa Barat,” pungkasnya.(dbs)
