KARAWANG – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menghadiri kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Telukjambe Barat, Kamis (13/11/2025). Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi pembangunan, silaturahmi, sekaligus wadah komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan masyarakat serta perangkat desa.
Dalam laporannya, Camat Telukjambe Barat menyampaikan bahwa wilayahnya terdiri dari 10 desa, dengan jumlah penduduk mencapai 57.414 jiwa. Secara geografis, kecamatan ini berada di antara kawasan industri dan pemukiman warga, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam penataan wilayah.
Baca juga: Pemkab Karawang Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, BPBD Gelar Rakor Penanganan Bencana Hidrometeorologi
Selama tahun 2025, Kecamatan Telukjambe Barat mencatat capaian penting, di antaranya 26 warga penerima manfaat program Rumah Layak Huni (Rulahu) dan 111 anak penerima manfaat program penanganan stunting. Selain itu, sejumlah pembangunan infrastruktur terus berjalan melalui program PRKP dan PUPR, termasuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah terealisasi di 8 dari 10 desa.
Salah satu kepala desa juga melaporkan bahwa pengecoran jalan telah mencapai 90 persen. Namun masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir, sehingga diusulkan agar program peningkatan jalan hotmix dilakukan secara merata di seluruh desa.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Karawang H. Maslani mengapresiasi laporan para kepala desa dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang untuk terus memperhatikan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah penyangga industri seperti Telukjambe Barat.
Baca juga: Indonesia Didorong Percepat Eliminasi TBC, STPI: Bukan Ilusi tapi Komitmen Bersama
“Pemerintah Kabupaten Karawang akan terus berupaya memastikan seluruh desa mendapat perhatian yang sama, baik dalam bidang infrastruktur, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Maslani.
Kegiatan Paten Telukjambe Barat 2025 ditutup dengan dialog interaktif antara masyarakat, perangkat desa, dan pemerintah kabupaten. Forum ini menjadi ruang terbuka untuk menampung aspirasi warga dan memperkuat sinergi pembangunan daerah. (*)
