beritapasundan.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluhkan besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Jabar) yang harus dialokasikan untuk membiayai operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka. Pasalnya, bandara tersebut saat ini hanya melayani satu penerbangan komersial.
Selain membiayai Bandara Kertajati, APBD Jabar juga tersedot untuk membayar utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung. Pembangunan masjid yang dilakukan pada era Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil, itu dibiayai melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca juga: Ratusan Warga Cijengkol Padati PN Karawang, Gugat Proyek Mako Brimob
“Beban utang kita tinggi. Betul. Satu dana PEN, kedua membiayai Kertajati. Kita membiayai terus, tapi hasilnya tidak ada,” ujar Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, dikutip di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Bandara Internasional Kertajati diketahui menelan anggaran pembangunan sekitar Rp2,6 triliun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018. Namun hingga kini, bandara tersebut dinilai belum memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahun dari APBD Jabar.
KDM mempertanyakan kebijakan pembiayaan bandara yang terus merugi. Menurutnya, bandara merupakan entitas bisnis yang seharusnya mampu menghasilkan keuntungan atau setidaknya menutup biaya operasionalnya sendiri.
“Ya kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apa pun. Padahal ini lembaga bisnis, lembaga penerbangan bisnis. Kertajati dan Al Jabbar itu setiap tahun bisa sampai Rp100 miliar,” kata KDM.
Pernyataan tersebut kemudian diluruskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menjelaskan rincian beban anggaran yang ditanggung APBD Jabar.
“Masjid Al Jabbar sekitar Rp45 miliar per tahun, sementara Bandara Kertajati sekitar Rp100 miliar,” jelas Kepala Bappeda kepada Gubernur.
KDM pun mempertanyakan kemungkinan menghentikan sementara pembiayaan operasional Bandara Kertajati karena dinilai tidak memberikan hasil yang signifikan.
“Pertanyaan saya, bisa nggak sih karena kita membiayai terus tapi tidak ada hasilnya, Kertajati disetop dulu? Kita harus jujur,” tegasnya.
Kepala Bappeda menjelaskan bahwa dari total anggaran sekitar Rp100 miliar, sekitar Rp50 miliar digunakan untuk operasional dan layanan Bandara Kertajati. Ironisnya, bandara tersebut hanya melayani satu hingga dua penerbangan komersial dalam sepekan.
“Artinya manajemennya dibiayai, digaji, tapi tidak menghasilkan apa pun,” ujar KDM menanggapi penjelasan tersebut.
KDM juga menyinggung wacana pengembangan penerbangan umrah melalui Bandara Kertajati. Namun ia menilai langkah tersebut tidak akan efektif apabila harus mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) agar maskapai mau membuka rute penerbangan.
“Kalau Garuda harus diterbangkan dengan mengerahkan ASN, saya jujur tidak setuju. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial yang sehat,” kata KDM.
Baca juga: Pemkab Karawang Lantik 63 Pejabat, Bupati Aep Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik
Menurutnya, memaksakan keterisian kursi pesawat dengan mobilisasi ASN justru akan membebani APBD Jabar dan tidak menciptakan sistem bisnis yang berkelanjutan.
“APBD Provinsi Jawa Barat harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Jawa Barat. Saya tidak rela Rp100 miliar hanya untuk membiayai bandara kosong,” pungkasnya. (*)
