KARAWANG – Sejumlah saluran irigasi tersier di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang mengalami penyumbatan dan pendangkalan akibat minimnya tenaga ulu-ulu atau pamong desa pengairan. Kondisi ini berdampak langsung pada lancarnya distribusi air ke lahan pertanian dan mengancam produktivitas petani di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Dapil II Fraksi PDI Perjuangan, Karsim, turun langsung ke lapangan dan membiayai kegiatan pembersihan saluran irigasi di Desa Sekarwangi menggunakan dana aspirasinya.
Baca juga: Bulog dan Pegadaian Karawang Bersinergi Stabilkan Harga Pangan Nasional
“Saya melihat langsung betapa beratnya tugas para ulu-ulu. Mereka membersihkan saluran dari sampah dan rumput, tapi honor dari pemerintah tidak jelas, bahkan sering hanya janji,” ujar Karsim saat ditemui di lokasi, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, macetnya sistem irigasi merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Ia menilai, peran ulu-ulu sangat vital dalam menjaga ketahanan pangan daerah, namun kesejahteraan mereka masih jauh dari kata layak.
Selain itu, Karsim menyoroti menurunnya semangat gotong royong di masyarakat, yang selama ini menjadi andalan dalam perawatan saluran air. Sementara imbalan dari petani saat panen pun tidak selalu dapat diandalkan.
“Para ulu-ulu bekerja tanpa kepastian kesejahteraan, padahal tanggung jawab mereka sangat besar. Masa ketahanan pangan kita digantungkan pada orang yang kerjanya tidak dihargai? Pemerintah harus segera memberi honor resmi bagi ulu-ulu,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk lebih serius dalam menata sistem irigasi. Menurutnya, kebijakan yang dibuat tidak boleh hanya berhenti pada dokumen perencanaan.
Baca juga: Bukan Karena Pemborongan, Ini Penyebab Sebenarnya Harga Telur Ayam Naik
“Kebijakan harus benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan. Jangan hanya perencanaan di atas meja,” katanya.
Ia berharap, persoalan irigasi di Karawang tidak terus menjadi masalah rutin setiap musim tanam. Pemerintah, kata Karsim, harus mengambil langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (*)
