CIREBON, BEPAS– Sekalipun hanya memiliki sedikit lahan, ketahanan pangan di Kota Cirebon harus terus dijaga. Berbagai strategi dilakukan agar tidak terjadi kerentanan pangan di Kota Cirebon.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., saat membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Cirebon semester 1 tahun anggaran 2019 di aula kantor Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon, Selasa, (20/8).
“Kita sadari, Kota Cirebon tidak memiliki lahan yang luas. Lahan-lahan yang bisa ditanami dengan berbagai tanaman pangan,” ungkap Azis.
Sekalipun tidak memiliki lahan yang luas Azis menekankan pentingnya ketahanan pangan yang harus tetap terjaga.
Karena itu dibutuhkan sebuah strategi khusus. Strategi yang bisa memperkuat hasil produk, nilai gizi serta keragaman pangan untuk masyarakat Kota Cirebon. Menyinggung masih adanya satu kelurahan, yaitu Kelurahan Argasunya yang masuk daerah rawan pangan, menurut Azis harus segera dituntas.
“Segera tuntaskan, beri perhatian khusus kepada mereka,” ungkap Azis.
Strategi penanggulangan yang dilakukan menurut Azis harus langsung ke titik yang dituju, sehingga kerawanan pangan di daerah tersebut bisa segera ditanggulangi.
“Sekalipun kecil dan tidak mewakili secara keseluruhan, perhatian khusus harus tetap diberikan kepada mereka,” tegas Azis.
Sementara itu Kepala DPPKP Kota Cirebon, Ir. Hj. Yati Rohayati, menjelaskan jika rapat koordinasi dewan ketahanan pangan dilakukan untuk sinkronisasi dan koordinasi dengan berbagai elemen yang ada di Kota Cirebon.
“Tujuannya untuk meminimalkan kerentanan dan kerawanan pangan di Kota Cirebon,” ungkap Yati.
Dijelaskan Yati, dibutuhkan komitmen bersama untuk menciptakan ketahanan pangan di Kota Cirebon.
“Lahan di Kota Cirebon itu kecil, hanya sekitar 10 persen dari total luas kota,” ungkap Yati.
Karena itu dibutuhkan kerjasama dengan berbagai elemen serta strategi jitu untuk mempertahankan ketahanan pangan di Kota Cirebon. Khusus penanganan di Kelurahan Argasunya, menurut Yati hari ini akan mereka bicarakan dalam rakor.
Namun Yati sudah memiliki rencana untuk mengoptimalkan balai yang mereka miliki di daerah Argasunya.
“Balai tersebut bisa digunakan untuk kegiatan komersial dan sosial,” ungkap Yati.
Nantinya warga Argasunya diperbolehkan menanam di daerah tersebut. “Menjelang lebaran, harga cabai naik. Mereka bisa tanam disitu cabai,” ungkap Yati.
Sedangkan untuk daerah perkotaan, menurut Yati bisa dilakukan dengan cara urban farming. Yaitu menanam di lahan-lahan yang terbatas, termasuk di halaman rumah. Mulai menanam berbagai cabai, sayuran, ada pula budidaya ikan di ember yang dimodifikasi dengan sayuran.
“Semua bisa dilakukan untuk menciptakan ketahanan pangan di dalam keluarga,” ungkap Yati.(hms/red)