CIREBON, BEPAS- Sejumlah lahan tidur yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon akan dimanfaatkan. Sehingga lahan tersebut bisa memberikan manfaat, termasuk manfaat untuk masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, usai menghadiri kunjungan lapangan dan rapat koordinasi pembangunan dan pengembangan komoditas pergaraman nasional, Senin (05/08/2019).
“Pemda Kota Cirebon memiliki sekitar 8 hektar tanah,“ ungkap Eti.
Eti berjanji akan segera berdiskusi dengan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., untuk segera memanfaatkan lahan tersebut. Lahan yang selama ini dibiarkan tak terpakai tersebut menurut Eti bisa digunakan baik untuk tambak garam maupun tambak ikan.
“Dua-duanya bisa menghasilkan, apalagi teman-teman kita sudah banyak yang siap untuk membantu,” ungkap Eti.
Pemda Kota Cirebon menurut Eti juga akan terus berupaya memanfaatkan lahan-lahan yang mereka miliki selama ini dibiarkan. Karena jika lahan tersebut dimanfaatkan, Eti yakin bisa memberikan manfaat untuk masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, menjelaskan jika permasalahan garam selama ini selalu muncul setiap tahun. “Setiap kali dilakukan impor, harga garam anjlok. Itu terjadi setiap tahun,” ungkapnya.
Permasalahan garam yang muncul selama ini selalu mengenai harga. Dijelaskan Agung, kebutuhan garam di Indonesia pada 2018 mencapai 4,4 juta ton. Sedangkan produksi garam rakyat baru 2,2 juta ton. “Artinya baru separuhnya. Itu mengapa kita tetap harus impor garam,” ungkap Agung.
Karena itu, produksi garam rakyat harus ditingkatkan. Caranya, yaitu dengan melakukan perluasan area lahan garam, menyerap garam rakyat, memaksimalkan produktivitas lahan garam, melakukan pemantauan terhadap harga garam, menambah nutrisi pada garam makan, peningkatan kualitas garam melalui teknologi dan inovasi serta meningkatkan nilai guna garam.(hms/red)
