BEPAS – Komisi II DPRD Karawang melakukan giat kunjungan kerja (Kunker) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Karawang (DLHK). Dalam kunjungan itu, UPT belum bekerja maksimal dalam menggenjot pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
“Monitoring PAD Laboratorium bersumber DLHK, ada piutang pajak 200 juta yang belum tertagih di lapangan. Untuk memaksimalkan anggaran di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” ujar Dedi Rustandi selaku Sekretaris Komisi II, Selasa (29/7/2020).
Untuk memastikan masalahnya, kata Dedi, DPRD melakukan sidak ke sejumlah perusahaan, salahsatunya menyoroti penggunaan air tanah di salahsatu mall dan perumahan. Apalagi target PAD sendiri 1,2 Miliar tahun 2020.
“Kita cek penggunaan air baku mutu dan air limbah lingkungannya, sehingga pendapatan bisa meningkat Laboratorium DLHK,” paparnya.
Lebih lanjut kata Dedi, DLHK Karawang harus melakukan inovasi dan terobosan untuk piutang pajak yang belum tertagih, dan memaksimalkan potensi perusahaan, rumah sakit dan mall untuk diarahkan menggunkan laboratorium.
“DLHK Karawang harus pro aktif dan piutang pajak harus bisa tertagih dengan mekanisme yang ada dan terus berinovasi,” pungkasnya. (ris/fzy)
