KARAWANG – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI) PMII Kabupaten Karawang menilai pembangunan kepemudaan di daerah masih belum sepenuhnya berpihak pada pemuda perempuan.
Ketua KOPRI PMII Karawang, Andini Septi Salsadilla mengklaim kebijakan dan program kepemudaan di Karawang belum memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan muda.
Andini menilai, besarnya jumlah pemuda di Karawang seharusnya menjadi modal sosial penting dalam pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, kebijakan kepemudaan masih cenderung memandang pemuda sebagai kelompok yang homogen, sehingga kebutuhan pemuda perempuan kerap terabaikan.
“Kebijakan kepemudaan di Karawang masih belum sensitif terhadap kebutuhan pemuda perempuan. Banyak program yang belum menyentuh persoalan riil perempuan muda, baik dalam akses pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun perlindungan di ruang publik dan dunia kerja,” kata Andini, dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026)
Baca juga: Bonus Demografi atau Beban? Pemuda Karawang Masih Jadi Angka
Menurut Andini, keterbatasan fasilitas yang ramah perempuan masih menjadi persoalan nyata. Akses terhadap ruang aman untuk berorganisasi dan berekspresi, pelatihan peningkatan kapasitas, serta keterlibatan pemuda perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai masih minim.
“Tanpa fasilitas dan ruang yang memadai, sulit bagi pemuda perempuan untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah,” lanjutnya.
Dia juga menyoroti pesatnya pertumbuhan investasi dan sektor industri di Karawang yang melibatkan banyak tenaga kerja perempuan. Namun kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya diiringi dengan jaminan keamanan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peluang pengembangan diri bagi pemuda perempuan.
“Pemuda perempuan banyak terlibat dalam sektor industri, tetapi belum mendapatkan perlindungan dan peningkatan kapasitas yang seimbang. Jika dibiarkan, kondisi ini akan menempatkan perempuan muda pada posisi yang semakin rentan,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, kata dia, KOPRI PMII Kabupaten Karawang mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan serta alokasi anggaran kepemudaan agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pembangunan kepemudaan harus dirancang berbasis kebutuhan nyata pemuda perempuan dan didukung anggaran yang tepat sasaran. Kami siap terlibat dalam ruang dialog dan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak,” pungkasnya.
 PMII Kabupaten Karawang menilai pembangunan kepemudaan belum optimal){kind=link}