beritapasundan.com – Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua se-Indonesia menjadi tamparan bagi Gubernur Dedi Mulyadi alias Kang KDM. Aksi sosial yang kerap digalakkan tampaknya belum mampu memberi dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan.
Deputy Director Indef, Eko Listiyanto, menilai bantuan sosial di Jabar sebaiknya tidak sebatas pemenuhan kebutuhan harian, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin.
“Harus ada bantuan yang bisa meng-upgrade kapasitas ekonomi warga. Misalnya, pendampingan usaha, bantuan modal, akses pasar, stand UMKM saat event, atau program pemberdayaan komunitas miskin,” kata Eko saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Baca juga: Heboh! Anggota DPRD Purwakarta Masuk Daftar Penerima Bantuan Sosial BSU
Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Jabar mencapai 3,67 juta orang, menjadikannya provinsi dengan populasi miskin terbanyak kedua di Indonesia. Sementara, pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan II-2025 tetap tumbuh sebesar 5,23 persen secara tahunan (year-on-year), meski belum cukup signifikan menekan angka kemiskinan.
Eko menyebut, ketimpangan ekonomi menjadi isu besar di Jabar. Data BPS per Maret 2025 mencatat angka gini ratio Jabar mencapai 0,416 — lebih tinggi dari angka nasional 0,375.
“Kalau ekonomi tumbuh tapi ketimpangan tetap lebar, itu artinya pertumbuhan tidak merata dan belum menyentuh masyarakat miskin secara luas,” ujarnya. Ia menambahkan, peningkatan pertumbuhan seharusnya sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
Baca juga: Roblox Terancam Diblokir, Pemerintah Soroti Dampak Kekerasan Digital
Sementara itu, Plt Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, mengakui adanya jarak lebar antara si kaya dan si miskin di provinsi tersebut. Ia mengatakan, arus investasi yang terus masuk ke Jabar memang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun cenderung hanya dinikmati kalangan atas.
“Saat investor masuk terus-menerus, ekonomi kelas atas naik, tapi memperlebar jurang ketimpangan dengan masyarakat bawah,” ujar Darwis. (*)
