KARAWANG– Kasus kecelakaan kerja yang menimpa seorang karyawan PT Changshin Indonesia hingga meninggal dunia dan ditangani oleh RS Fikri Medika Karawang kini menjadi sorotan publik.
Ketua Jaringan Masyarakat Madani (JMM) Karawang, Didi Suheri, M. Sos menyampaikan kritik keras terhadap DPRD Karawang, khususnya Komisi IV DPRD, yang dinilai tidak transparan dalam menyampaikan hasil pertemuan mereka dengan pihak rumah sakit.
Menurut Didi yang juga Dosen FISIP Universitas Satyagama Jakarta, masyarakat Karawang mempertanyakan tindak lanjut dan hasil konkret dari kunjungan Komisi IV DPRD yang dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja ke RS Fikri Medika beberapa waktu lalu.
Baca juga: Ketua DPRD Klaim Pengangguran Terbuka di Karawang Alami Penurunan
“Kami melihat ada kunjungan yang dilakukan oleh anggota dewan bersama instansi terkait, tapi yang sangat disayangkan adalah tidak adanya keterbukaan informasi kepada publik. Masyarakat bertanya-tanya, apa hasilnya? Apa tindakan yang akan diambil terhadap rumah sakit?” kata Didi, Selasa (29/4).
Ia menilai, jika kunjungan tersebut hanya diakhiri dengan foto bersama tanpa ada penjelasan resmi mengenai hasil dan langkah lanjutan, maka hal tersebut berpotensi hanya menjadi pencitraan politik belaka.
“Jangan sampai ini hanya formalitas untuk mencari simpati publik. Masyarakat tidak butuh foto senyum-senyum, masyarakat butuh transparansi, rekomendasinya dan tindakan konkretnya apa, butuh kepastian agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Baca juga: Katar Siap Kawal Hasil Musrenbang Kabupaten Karawang
Didi juga menegaskan bahwa kejadian ini menyangkut nyawa seorang warga Karawang dan perlu ditanggapi dengan serius serta penuh tanggung jawab oleh semua pihak, terutama DPRD yang memiliki fungsi pengawasan.
“Kami mendesak DPRD Karawang Komisi IV untuk segera mempublikasikan secara terbuka hasil pertemuan mereka dengan manajemen RS Fikri Medika. Ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan ditengah masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Komisi IV DPRD Karawang terkait hasil pertemuan tersebut.
