BEPAS, KARAWANG– Persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Pasalnya, sampai saat ini, masih banyak jalan-jalan yang tersebar di wilayah pelosok yang masih rusak.
Bahkan, banyak di antaranya rusak parah seperti kubangan kerbau jika musim penghujan tiba. “Lihat wilayah-wilayah pesisir seperti Cibuaya, Pedes, Cilebar kondisi jalannya sangat memprihatinkan.
Ketua Fraksi PDIP, Pipik Taufik Ismail menyesalkan hal tersebut. “Jangan hanya karena melihat penduduk di sana sedikit dan nilai politisnya tidak ada, kemudian dibiarkan saja, ” katanya kepada Beritapasundan, Selasa (12/11).
Menurut Kang Pipik, sapaan akrabnya, kondisi ini jelas memperlihatkan ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan di periode kepemimpinan Cellica-Jimmy. Bahkan, terkesan amburadul. Padahal uang APBD Karawang mencapai miliaran rupiah.
“Ngapain bangun gedung Pemda II yang gak jelas. Pedestrian, Karang Pawitan, RDB menjadi Gallery, air mancur dan lainnya, yang capaian anggarannya sampai puluhan miliar tapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Karawang yang berada di pelosok,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan hanya fokus di perkotaan. Itu pun banyak menyisakan masalah dalam pelaksanaannya.
Lebih lanjut ia menandaskan, “OPD punya program, di mana uangnya mencapai hingga ratusan miliar, lalu pertanyaannya, apakah pembangunan-pembangunan tersebut bagian dari aspirasi masyarakat. Sebenarnya pembangunan-pembangunan ini pesanan siapa,” sindirnya.
Pipik menilai, ibarat sebuah pepatah “Besar Pasak Dari Pada Tiang” selama ini Pemerintahan Cellica-Jimmy hanya fokus pada belanja dan lupa menggali pendapatan.
Dikatakannya, hal itu pun diakui mereka (eksekutif-red) di mana sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, eksekutif hanya fokus pada belanja saja.
“Mereka hanya fokus belanja sehingga akhirnya mengalami defisit yang besar, bak pepatah “besar pasak daripada tiang”, katanya menyayangkan.
Lebih lanjut, tutur pipik. Pada saat mengalami defisit, eksekutif kemudian menyentuh masalah pokir dewan dan mempertanyakan pokir ini untuk siapa. Padahal, justru melalui pokir dewan inilah pembangunan hingga ke pelosok dirasakan oleh masyarakat.
“Melalui pembangunan turap, jalan lingkungan, meski terlihat hanya kecil-kecil, namun ini jelas aspirasi masyarakat dan sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
“Kami fraksi PDIP setuju jika pokir ini disinergiskan dengan RPJMD, namun saya sebagai dewan tidak terima jika kemudian pokir kami ini dipertanyakan untuk siapa,” timpalnya lagi menandaskan. (nna/kie)
