Dugaan Pelanggaran Perizinan Menguat, PT DAS Karawang Terancam Sanksi Pidana Lingkungan

Berdasarkan keterangan warga, perusahaan yang beroperasi sebagai pengelola limbah oli tersebut diduga hanya mengantongi izin awal sebagai pool kendaraan, bukan untuk kegiatan pengelolaan limbah B3. Jika temuan ini benar, maka aktivitas pengolahan limbah yang dilakukan selama ini patut dipertanyakan legalitasnya.

Baca juga: Gudang Limbah B3 PT DAS di Karawang Terbakar Hebat, Warga Sempat Panik

Ketua PERADI Karawang, Asep Agustian, menilai kejadian ini bukan sekadar musibah industri, melainkan indikasi lemahnya pengawasan dan potensi pelanggaran hukum.

“Kalau izin awalnya hanya pool mobil, darimana legalitas pengelolaan limbah B3-nya? Di sinilah peran DLH harus diperiksa. Apakah izin baru pernah diterbitkan? Jika ada, kenapa lokasinya berdekatan dengan permukiman?” ujarnya.

Selain persoalan perizinan, Asep juga menyinggung dugaan tidak adanya kompensasi kepada warga selama tiga tahun operasional, meski kegiatan pengelolaan limbah memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan lingkungan.

Dia menilai kompensasi yang tiba-tiba keluar usai kebakaran justru semakin memperkuat dugaan bahwa perusahaan selama ini “diam-diam beroperasi tanpa pengawasan ketat.”

“Kerugian warga bukan hanya berupa kerusakan rumah, tetapi juga pencemaran jangka panjang. Limbah oli tidak hilang dalam hitungan hari,” tambahnya.

Asep mendesak agar aparat penegak hukum melalui Gakkum melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk kemungkinan pelanggaran UU Lingkungan Hidup dan kelalaian unsur pidana korporasi.

“Kalau benar ada pencemaran dan perizinan tidak sesuai, perusahaan wajib ditutup dan pemiliknya harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.