KARAWANG – Sejumlah Fraksi DPRD Karawang kompak merekomendasikan agar proses relokasi Pasar Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi ditunda.
Hal itu menyusul masih banyaknya permasalahan dalam proses relokasi, terutama soal harga kios yang dianggap tak wajar dan membebankan pedagang.
Rencananya, Pemkab Karawang berencana menertibkan para pedagang Pasar Rengasdengklok pada hari ini, Rabu (7/12/2022).
Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syaripudin menegaskan relokasi pedagang disetop dahulu sampai ada kesepakatan dengan pedagang.
Baca juga: Pasar Rengasdengklok Sempat Mencekam, Begini Pesan Teduh Kang Uyan
“Saya tekankan Fraksi Golkar rekomendasikan agar relokasi ditunda dulu. Makanya nota kesepakatan PT VIM dengan Pemda sampaikan nanti akan kita kaji,” ungkap Asep Ibe sapaan akrabnya dalam hearing DPRD dengan PT VIM, PT KAI dan para pedagang di gedung Paripurna DPRD Karawang, Selasa (6/12).
Ia mencontohkan, reaksi keras penolakan dari pedagang lantaran harga kios yang sangat mahal. Karenanya, pemerintah daerah harus mengevaluasi harga kios tersebut.
“Evaluasi harga ini penting, karena yang paling sensitif itu penentuan harganya. Saya minta transparansi penentuan harga harus jelas,” tegas dia.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Danu Hamidi mempertanyakan perjanjian kerjasama (PKS) yang dibangun antara pemda dengan PT VIM apakah lanjutan dengan PT Kaliwangi atau PKS baru.
Baca juga: Penggusuran Pasar Rengasdengklok Dinilai Tak Humanis, Pemerhati Sentil Pemimpin Karawang
“Ini harus dikaji ulang dulu, berapa harga yang dibebankan, kemudian Pemda harus terbuka apakah PKS terhitung sejak PKS dgn PT VIM pada 2019, atau kah lanjutan dari Kaliwangi?” katanya.
“Jangan sampai pihak ketiga menghitung asal-asaln karena yang dipikirkan hnya keuntungan dengan waktu selama 25 tahun,” sambung dia.
Senada, anggota Fraksi PKS, Mumun Maemunah menyesalkan sempat terjadinya ekses terkait relokasi pasar Rengasdengklok beberapa waktu lalu.
Ia meminta pemerintah fokus dulu dengan membangun kesepakatan antara PT VIM dengan pedagang agar tidak terkesan dipaksakan. Apalagi unit kios yang dibangun PT VIM belum mengakomodir seluruh pedagang.
“Saya minta dievaluasi dulu, jadi kalau beres pembangunanmya baru pasarnya bisa direlokasi sekaligus, jangan hanya sebagian. Harus sekaligus dipindahkan semua,” jelas Mumun.
