KARAWANG – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Menanggapi hal ini, DPRD Karawang menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dijadikan alasan menurunnya pelayanan kepada masyarakat.
“Efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan pelayanan publik. Pemkab Karawang harus tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan,” ujar Wakil Ketua DPRD Karawang, Dian Fahrud Jaman, Rabu (26/2).
Baca juga: RSUD Jatisari Buka Layanan Poli Anak, Layani Pasien BPJS Setiap Hari Kerja
Efisiensi anggaran ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dian meminta Pemkab Karawang tetap mengoptimalkan penggunaan anggaran agar efisiensi ini tidak berdampak negatif bagi masyarakat.
“Pemerintah harus lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan program kerja, sehingga efisiensi anggaran tetap dapat mendukung pelayanan publik yang optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Dian menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu sektor-sektor vital seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Kami di DPRD akan membahas hasil efisiensi ini secara mendalam agar tidak berdampak pada pelayanan masyarakat. Anggaran yang terkena pemangkasan harus dikaji dengan cermat dan tidak boleh menyentuh sektor-sektor esensial,” tegasnya.
Baca juga: 3.623 Non ASN di Karawang Belum Diangkat Jadi PPPK, BKPSDM Tunggu Usulan Formasi
Ketua DPD NasDem Karawang itu menambahkan, pembahasan efisiensi anggaran akan dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang sebelum kebijakan ini ditetapkan.
“Kami akan memastikan efisiensi dilakukan dengan cermat, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (*)
