KARAWANG – Kawasan elite Rolling Hills saat ini kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, di tengah perizinan yang belum beres, pihak pengembang malah melanjutkan tahapan pembangunan lewat serahterima bisnis prospektif Ruko “SOHO Pacific Plaza”.
“Analisis mengenai dampak lingkungannya belum beres. Ada kewajiban yang harus dilakukan pihak pengembang namun belum dilaksankan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, Wawan Setiawan.
Dijelaskan Wawan, PT Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE), sebagai pengembang Rolling Hills Karawang (RHK), diwajibkan membangun siphon untuk mencegah terjadinya banjir di bagian hilir perumahan tersebut. Namun hingga saat ini pihak KJIE belum menyatakan kesangupan untuk melaksankan kewajiban yang diarahkan Pemkab Karawang tersebut.
“Sejauh ini, pihak KJIE tidak menggubris arahan Pemkab,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Budianto mengatakan, pihaknya, dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak-pihak terkait. Baik dari KJIE, selaku pengembang Rolling Hills, maupun dinas-dinas terkait untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Selaku leading sector perizinan, kita di Komisi I rencananya akan memanggil pihak-pihak terkait kawasan Rolling Hills, agar bisa mengawal sejauh mana prosesnya, terutama kewajiban perizinan yang harus diselesaikan,” ujar Budianto, Sabtu (3/9).
Di samping itu, ia juga menyayangkan langkah sejumlah OPD terkait yang terkesan ‘adem ayem’ menyikapi permasalahan Rolling Hills
“Harusnya OPD bisa sinkron dengan DPRD.
Kadang-kadang ketidaktauan kita di legislatif ini kenapa? Karena yang tau persisnya itu dari dinas teknis. Jadi kalau tidak ada laporan ke kita juga sulit. Kita tau ini karena ada persoalan di lapangan,” sesalnya.
Oleh karenanya, lanjut dia, hal ini jadi bahan evaluasi pihaknya di Komisi I, khususnya dalam penguatan koordinasi antar lembaga, agar permasalahan ini tidak terulang kembali. “Legislatif dan eksekutif harus sejalan.”
“Kita dorong urusan perizinan ini, khususnya Rolling Hills agar bisa selesai sesuai aturan yang ditetapkan, sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan,” pungkasnya.
