KARAWANG – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang mengundang 25 perusahaan penyelenggara pemagangan dan 81 LPK guna mensinkronisasikan program pemerintah daerah.
Acara yang digelar pada Selasa, 22 Oktober di aula kantor disnakertran Kabupaten Karawang juga menghadirkan tim saber pungli dan pengawas ketenagakerjaan wilayah 2 Jawa Barat.
Dalam paparannya tim saber pungli Karawang, AKP Joko Suwito menyampaikan pentingnya pengawasan dalam sektor ketenagakerjaan, mengingat sektor ini merupakan salah satu titik rawan pungli.
Baca juga: Hari Santri Nasional: Mengingat Perjuangan, Menyongsong Tantangan Zaman
“Upaya pemberantasan pungli dilakukan dengan tegas, terpadu, efektif, dan efisien, serta harus mampu menimbulkan efek jera,” ujarnya.
Joko juga mengungkapkan cara mengecek Legalitas LPK dengan mengunjungi website kelembagaan.kemnaker.go.id dengan mengetik nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pada kolom “Cari Info Lembaga”.
“Apabila Lembaga tersebut terdaftar secara resmi di Kemnaker, maka nama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) tersebut akan muncul,” ungkapnya.
Baca juga: Setelah Mayor Teddy, Giliran Raffi Ahmad Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden
Saber Pungli menyarankan beberapa tips memilih LPK agar masyarakan Karawang bisa memilih LPK yang tepat, yaitu sebagai berikut :
1. Tentukan Tujuan Kursus
2. Jika ingin mempelajari keterampilan baru atau mengejar sertifikasi tertentu, pilih LPK yang memang memenuhi keterampilan tersebut.
3. Pertimbangkan reputasi LPK dan periksa track record LPk tersebut.
4. Memeriksa legalitas dan ulasan pesertanya serta mengecek apakah lulusannya mendapatkan penempatan kerja yang sesuai.
5. Bandingkan biaya kursus di beberapa LPK dan pilih LPK yang sesuai dengan anggaran yang kamu miliki.
Selain memfokuskan permasalahan pungli dalam masalah ketenagakerjaan, kegiatan ini juga menekankan peran LPK dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.
Sementara itu, pengawas ketenagakerjaan wilayah 2 Jabar, Tri Adi Putra memaparkan mengenai aturan pemagangan yang tertuang dalam Permenaker nomor 06 tahun 2020, yang mencakup hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan.
Baca juga: Dari PHK Hingga Jadi Pengusaha Sukses: Kisah Inspiratif Mahasiswi UBP Karawang
Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemagangan, dibentuk Jejaring Pemagangan. Jejaring Pemagangan merupakan forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan unsur-unsur dari Perusahaan, pemerintah, asosiasi, dan LPK.
Perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menyelenggarakan magang wajib melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
“Apabila ada pelanggaran dalam penyelenggaraan pemagangan, maka Unit Kerja yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan merekomendasikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas Daerah Provinsi untuk dilakukan Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (*)
 Kabupaten Karawang mengundang 25 perusahaan penyelenggara pemagangan dan 81 LPK.){kind=link}