KARAWANG- Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia (Dukcapil Kemendagri), Teguh Setyabudi kunjungi Karawang dalam acara peresmian gedung baru Disdukcapil.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen memberikan apresiasi kepada Pemerintahan Kabupaten Karawang atas di bangunnya gedung baru representatif.
Ia mengaku, sebelumnya telah mengunjungi 6 provinsi dan menurutnya gedung baru Disdukcapil Karawang termasuk salah satu gedung Dukcapil termegah yang ia temui.
Baca juga: Wabup Aep Hadiri Halal Bihalal Para Guru Korwilcambidik Telukjambe Timur
“Luar biasa atas komitmen pemkab Karawang dalam rangka peningkatan pelayanan dukcapil. Sungguh luar biasa gedung ini, selama setengah bulan saya berkunjung ke 6 provinsi, dan inilah kantor pelayanan dukcapil termegah yang saya temui,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu, (10/5).
Meskipun begitu, Teguh tetap menegaskan bahwa gedung baru saja tidak cukup. Sarana prasarana, perawatan hingga SDM dalam pelayanan harus tetap diperhatikan.
Ia juga menggarisbawahi, pelayanan publik harus gratis. Tidak boleh ada pungutan biaya dan juga diskriminasi terhadap masyarakat.
“Dukcapil adalah basis dari pelayanan publik, tulang punggung atau efron dari sistem pemerintahan. Dari adanya gedung baru, tentu kita berharap pelayanan capil semakin mudah, ramah, baik dan cepat untuk diakses. Pelayanan capil juga harus gratis tanpa ada pungutan biaya sedikitpun, apalagi diskriminasi,” tegasnya.
Baca juga: Setelah Absen karena Pandemi, SMAN 1 Lemah Abang Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII
Dirjen Dukcapil Mendagri mengatakan, sejauh ini Karawang memiliki capaian yang luar biasa. Dirjen berpesan, selain infrastruktur, SDM dan pelayanan, Disdukcapil Karawang diharapkan terus mengikuti perkembangan IT agar mencapai pelayanan publik yang lebih baik lagi.
Terkhusus, ia meminta Karawang untuk memasifkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi banyak kalangan dari mulai ASN, Pelajar, Politisi hingga masyarakat luas.
“Capaian Karawang luar biasa, KPPL sudah tinggi 98 persen lebih. Demikian juga akta kelahiran, KIA nya. Kita harap akta Kematian dan DPP nya juga meningkat. Trobosan IKD harus dimasifkan,” katanya.
“Tidak cukup dengan gedung, sapras, infrastruktur. Pelayanan digitalisasi juga harus menunjang, semoga kita bisa menyongsong pelayanan publik lebih baik dalam satu genggaman digitalisasi,” pungkasnya.
