BANDUNG- Wacana pilkada dipilih DPRD mengemuka setelah Kementerian Dalam Negeri dan MPR mengusulkan agar pemilihan gubernur, walikota dan bupati yang digelar secara langsung dihapuskan.
Wacana itu direspon dan ditanggapi positif oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Ihsanudin.
Menurutnya, pilkada kembali dipilih DPRD dapat meminimalisir polarisasi dan egoisme politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dapat mengembalikan fungsi pengawasan legislatif atas eksekutif di daerah.
“Apabila pilkada kembali dipilih DPRD, dimana gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD maka hal itu bisa mengembalikan fungsi pengawasan DPRD atas kinerja eksekutif,” ungkap anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar ini.
Baca juga: Marak Pemburu Liar, Keanekaragaman Hayati Gunung Sanggabuana Terancam
Ditambahkan dewan yang dikenal pro rakyat ini, jika wacana tersebut bisa terwujud maka otomatis egoisme politik di tengah masyarakat yang sering terjadi di saat momentum pilkada dapat diminimalisir dan energi yang besar, termasuk uang akan jauh lebih efisien.
Selain itu, tambahnya, pilkada kembali dipilih DPRD dapat menghemat APBD dan APBN yang merupakan uang rakyat. Seharusnya anggaran bisa digunakan untuk pembangunan yang benar-benar langsung dirasakan rakyat.
“Anggaran pilkada yang besar dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pendidikan yang lebih terasa manfaatnya secara langsung oleh rakyat. Intinya dari segi anggaran pilkada kembali dipilih DPRD bisa membuat APBN dan APBD lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Ditegaskan anggota DPRD Jabar daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta ini, terkait pilkada langsung sebaiknya dikaji ulang, dan saatnya kembali ke pilkada dipilih DPRD, alasannya kata dia, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang diperoleh.
Baca juga: Dewan Gerindra Optimis Duet Prabowo- Cak Imin Kantongi Suara Nahdliyyin dan Nasionalis
Ihsanudin, yang juga aktivis muda Nahdlatul Ulama ini berpendapat, sebenarnya pilkada merupakan amanah reformasi yang kemudian dikukuhkan dalam undang-undang. Saat itu, diharapkan terpilih pemimpin yang aspiratif dan lebih bisa menyejahterakan rakyat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan pilkada langsung justru menimbulkan banyak kerugian, seperti maraknya politik uang yang merusak moral, menyedot biaya besar, dan menimbulkan konflik horizontal.
Diakui Ihsanudin, memang pilkada dipilih DPRD tidak menjamin akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik, tidak menjamin tidak ada politik uang. Paling tidak kerugian yang ditimbulkan tidak sebesar pemilihan langsung.
“Bahasa kasarnya, politik uang dalam pilkada langsung merusak moralitas jutaan rakyat, tapi kalau
