Beranda Uncategorized Dewan Suryana: Interpelasi Bisa Tak Jadi

Dewan Suryana: Interpelasi Bisa Tak Jadi

ADV – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karawang Fraksi Partai Golkar, Suryana mengungkapkan saat ini DPRD masih sedang menunggu laporan data secara detail dan terperinci hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihaknya dengan pemerintah daerah yang digelar beberapa waktu lalu, menyusul bergulirnya wacana Hak Interpelasi para anggota dewan kaitan transparansi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Karawang.

Hal tersebut diungkapkannya, ketika disoal TV Berita, kaitan sejauh mana kelanjutan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Karawang, yang sebelumnya ramai menjadi perbincangan publik dan bahkan pengusulannya sudah ditandatangani sebanyak 26 anggota DPRD.

Lebih lanjut Suryana mengatakan, sambil menunggu hasil laporan lengkap dari pemerintah daerah tersebut, pihaknya memang sengaja menunda rapat badan musyawarah (BanMus), karena melihat kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Karawang kembali diperpanjang.

“Awalnya kita memang akan menggelar rapat BanMus di hari Senin kemarin, namun karena kemudian PSBB di kabupaten Karawang kembali diperpanjang kita pun sepakat menunda rapat tersebut sampai PSBB berakhir dua minggu ke depan, sambil menunggu laporan dari pemerintah daerah (eksekutif) hasil RDP kemarin,” kata Suryana menjelaskan.

Menurutnya, penjadwalan ulang agenda rapat BanMus ini karena melihat aturan PSBB yang sedang diberlakukan di Kabupaten Karawang saat ini, yakni tidak diperbolehkannya menggelar kerumunan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Dan ditambahkan Suryana, saat ini proses penggunaan anggaran Covid-19 pun masih berjalan, dan semua pertanyaan yang ingin ditanyakan para anggota DPRD sudah terjawab dalam RDP yang lalu.

Sehingga Hak Interpelasi tidak menutup kemungkinan akan digelar atau bahkan tidak jadi digelar.

“Setelah masuk semua laporan fisiknya kita terima, kita akan transparansikan kepada masyarakat, walaupun proses penggunaan anggaran Covid-19 ini masih berjalan,” ujarnya.

“Dan Hak Inteperlasi ini adalah hak bertanya anggota dewan, dan Kita sudah bertanya di RDP kemarin, sudah terjawab, tetapi tidak menutup kemungkinan setelah PSBB nanti Hak Interpelasi ini tetap akan jadi digelar,” ucap Suryana lagi.

“Dengan cara kita melakukan evaluasi dan mempertanyakan progress penggunaan dana Covid-19 melalui Badan Anggaran, itu substansinya sudah kena, hanya jika kemudian ada temuan-temuan dari pertanyaan-pertanyaan dalam RDP tersebut dan laporan yang diminta tak kunjung juga diberikan, ya itu tadi, rencana Hak Interpelasi ini kan sudah menggelinding, jadi jangan salahkan dewan,” tegasnya menandaskan. (adv)