BEPAS, KARAWANG – Bisik-bisik dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Karawang terkait pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai solusi menekan defisit anggaran tampaknya bukan hanya rumor belaka.
Dalam satu kesempatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri kepada beritapasundan.com mengungkapkan, Defisit anggaran yang mencapai hingga Rp 200 Miliar lebih ini memaksa Pemda melakukan beragam kebijakan efisiensi, mulai dari efisiensi belanja dan pengeluaran, Pemda Karawang juga terus berupaya menggenjot besaran pendapatan.
Dan Sekda Acep pun membenarkan adanya wacana pembahasan tentang rencana pemotongan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) PNS sebagai alternatif mengatasi defisit anggaran.
Namun Ia menyebutkan, hal ini sebagai pilihan terakhir ketika program efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan belum juga bisa menyeimbangkan anggaran.
“Benar, tapi ini upaya terakhir ya, ini upaya terakhir jika memang tidak ada lagi jalan keluar,” kata Sekda Acep menandaskan.
Dijelaskannya, Pemotongan TPP PNS, tetap harus melalui persetujuan Bupati.
“Ini hanya opsi terakhir jika memang tidak ada lagi jalan, tapi kita akan terus berupaya menekan defisit ini, khususnya bagi dinas penghasil pendapatan dan retribusi, agar dapat terus bekerja maksimal pendapatan,” pungkasnya. (nna/kie)
