BEPAS, KARAWANG – Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di 6 wilayah di Kabupaten Karawang merupakan komitmen atau janji politik Cellica-Jimmy yang tertuang dalam visi dan misi dan dijabarkan dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah kabupaten Karawang realisasi tahun 2015-2020.
Namun faktanya, hingga jelang akhir masa kepemimpinan Cellica-Jimmy tahun 2020 mendatang, BLK tersebut tidak satu pun yang terbangun.
Cellica-Jimmy dianggap hanya meng-ilusi masyarakat dengan janji-janji manis keduanya. Gembar-gembor penerimaan tenaga kerja asli Karawang, sidak sana sini ke setiap perusahaan, semua seolah hanya pencitraan.
“Ini termasuk bagian dari kegagalan kepemimpinan Cellica-Jimmy, jika tidak mampu membangun rubah saja RPJMD. Karena jika tidak dirubah, Cellica-Jimmy dinilai telah berkhianat kepada masyarakat Kabupaten Karawang,” ujar Dadi Mulyadi, SH, Ketua BLK Kuta Singaperbangsa Foundation menegaskan kepada beritapasundan.com kemarin.
Dadi menerangkan, pembangunan Balai Latihan Kerja merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam mencetak angkatan kerja yang produktif dan kompetitif.
Kehadiran BLK-BLK ini, lebih lanjut Dadi menambahkan, diharapkan dapat menjadi satu wadah yang bisa memproduksi angkatan kerja di Kabupaten Karawang yang mempunyai daya saing tinggi.
Melalui BLK-BLK ini nantinya sumber daya manusia (SDM) masyarakat asli Karawang yang memiliki kompetensi, kecerdasan, keahlian dan lain-lainnya akan tercipta.
“Jangan sampai kemudian, lulusan-lulusan orang karawang asli-nya sendiri hanya bisa menjadi penonton karena tidak bisa bekerja, karena tidak mampu bersaing secara kompetitif dan keahlian dari para pekerja pendatang. Tentunya ini sangat memprihatikan,” ulasnya lagi menyayangkan.
Pertanyaannya adalah, kata Dadi lagi, bagaimana angkatan kerja asli Karawang mampu bersaing dengan kaum urban, jika pemerintahannya hanya mampu membangun SDM masyarakatnya tanpa membangun suprastruktur dan infrastrukturnya. Ini sama saja dengan meng-ilusi masyarakat.
“Kita ketahui bersama, Karawang merupakan Kota Industri dengan upah minimum yang sangat tinggi di seluruh Indonesia. Artinya ini, Karawang menjadi buruan angkatan kerja dari seluruh Indonesia. Efek dari itu mau tidak mau masyarakat Kabupaten Karawang lokal harus mampu bersaing dengan angkatan kerja yang ada di luar sana. Sehingga sudah seharusnya Pemerintah memprioritaskan hadirnya BLK di Karawang,” jelas Dadi kembali memaparkan.
Dadi menambahkan, sekolah-sekolah menengah kejuruan setiap tahunnya memproduksi ribuan lulusan baru siap kerja. Namun dikarenakan intensitas pemberian keahlian di sekolah-sekolah kurikulum nya sangat terbatas, Jika Pemerintah tidak bisa membangun BLK, tentu ini akan membuat tingkat pengangguran semakin tinggi di Kabupaten Karawang.
“Harapan saya pemkab melegitimasi BLK dengan payung hukum agar lebih jelas arah dan tujuannya dan perlindungannya pun jelas. Kedua Pemerintah harus mampu supporting anggaran untuk memprioritaskan pembangunan BLK tersebut seideal mungkin,” pungkasnya. (nna/kie)
