KARAWANG, BEPAS- Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, ternyata dari 261 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, Karawang, Jawa Barat menempati peringkat satu tingkat kerawanan pemilu.
“Kita teratas, agak sungkan saya bilang (tingkat kerawanan) rangking satu,” kata Charles Silalahi selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Karawang, Minggu(1/3/2020).
Tidak hanya itu, Kabupaten Karawang juga menempati urutan 16 dari 270 kabupaten/kota di Indonesia dan posisi ketiga di Pulau Jawa. Penentuan IKP tersebut, kata dia, berdasarkan rekam jejak pemilu 2019. IKP terbagi menjadi empat dimensi. Pertama dimensi konteks sosial dan politik (KSP).
Hal ini dilihat berdasarkan dilihat dari dimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, serta relasi kuasa di tingkat lokal. Skornya sebanyak 67.02. Kedua dimensi pemilu yang bebas dan adil yang terdiri dari hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Pada dimensi ini Karawang memiliki skor 51,97.
Ketiga dimensi kontestasi terdiri dari hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Skor IKP Karawang pada dimensi ini sebanyak 67, 40. Keempat dimensi partisipasi terdiri dari partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik. Karawang memiliki skor pada dimensi ini 74,81.
Pencegahan Untuk memaksimalkan pencegahan terhdap potensi kerawanan tersebut, Bawaslu Karawang bakal menyusun strategi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi yang tergabung dalam Desk Pilkada Kabupaten Karawang.
“Kami akan maksimal dalam melakukan pengawasan,” kata dia.
Charles juga mengungkapkan, dengan ada niatan kedua petahana Cellica Nurrachadiana dan Ahmad Zamakhsyari atau Jimmy maju di Pilkada 2020, justru akan memudahkan pihaknya melakukan pengawasan. Salah satunya soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dalam setiap tahapan (pilkada) kami akan maksimal (melakukan pengawasan). Kami rekam semua jejaknya, dalam arti apakah penyelenggara betul-betul menjalankan sesuai dengan tahapan,” katanya.(ris)
