Beranda Headline Apes, Fraksi Golkar Persatuan Tak Kebagian Jatah Ketua AKD DPRD Kota Bekasi

Apes, Fraksi Golkar Persatuan Tak Kebagian Jatah Ketua AKD DPRD Kota Bekasi

97

BEPAS, KOTA BEKASI – Salah satu anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) persatuan, Solihin, gagal menjadi Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi dalam rapat pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang berlangsung pada rapat paripurna DPRD Kota Bekasi hingga Jumat sore (05/10/2019).

Rapat tersebut terlihat memanas dan diwarnai perdebatan yang alot. Hingga akhirnya, Solihin gagal menjadi Ketua Komisi. Sholihin menuding lima fraksi yakni PDIP, PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat sebagai pengkhianat politik.

“Ini sudah jelas ada yang tidak sesuai dengan kesepakataan politik. Kita dari fraksi Golkar komitmen, tetapi lima fraksi lain tidak. Ini tidak baik, berarti mereka ini berkhianat dari konteks politik yang sudah ada,” kata Sholihin saat dikonfirmasi awak media usai walkout dari ruang rapat komisi di gedung DPRD Kota Bekasi.

Sholihin mengungkapkan dalam rapat paripurna meskipun perdebatan smakin alot, bahkan sebelum dilaksanakan rapat komisi, seluruh fraksi telah bersepakat secara proporsional dalam pembagian jatah pimpinan fraksi.

“Komisi I diketuai oleh Fraksi Gerindra, Komisi II dari Fraksi PDIP, Komisi III dari Fraksi Golkar Persatuan dan Komisi IV dari Fraksi PKS.

Lebih lanjut, ia menceritakan, dalam paripurna tersebut, ia minta pimpinan sidang agar diskors jangan sampai ada keputusan.

“Saya membawa amanat dari DPD Golkar dan Fraksi Golkar Persatuan, untuk mengikuti rapat pembentukan AKD. Tetapi dalam rapat tiba-tiba muncul nama Abdul Muin dari PAN, Nuryadi Darmawan dari PDIP, Puspa Yani dari Gerindra dan ini membuat saya walkout. Semua sudah diploting. Ini ada apa?,” kata Sholihin dengan nada geram saat paripurna

Dengan munculnya beberapa nama tersebut, Sholihin menganggap kesepakatan tidak dipatuhi. Padahal menurutnya sudah ada kesepakatan antar fraksi.

“Betul dalam PP No 12 Tahun 2018 mekanismenya dipilih oleh anggota komisi. Tapi kita komitmen secara proporsional agar ada keseimbangan dan tidak ada ketersinggungan di DPRD. Ini namanya ada manuver politik oleh lima fraksi lainnya,” tudingnya. (ais/kie)