Beranda News Apdesi Karawang Sesalkan Bupati Tak Hadir Saat Rumah Warga Citaman Digusur

Apdesi Karawang Sesalkan Bupati Tak Hadir Saat Rumah Warga Citaman Digusur

35
Ketua Apdesi Karawang, H Sukarya WK, SH (Foto: Istimewa)

KARAWANG- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang menyayangkan ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati dan DPRD saat rumah warga Citaman digusur paksa pembangunan Tol Japek 2.

Ketua Apdesi Karawang, H. Sukarya WK turut prihatin atas penggusuran rumah warga di Citaman tanpa mendapatkan uang ganti rugi yang sesuai dengan harga pasaran.

“Sangat miris sekali ya, rumah warga digusur tanpa ganti rugi yang sesuai harga pasar,” kata Sukarya, Kamis (2/2/2023)

Ia juga menyesalkan ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD untuk turut membela kepentingan rakyat.

Baca juga: Warga Citaman Karawang Histeris, Rumah Digusur Terkena Proyek Tol Japek 2

“Kenapa ini tidak ada satupun yang hadir, baik Bupati maupun wakil Bupati Karawang, bahkan Anggota legislatif Karawang pun tidak ada satupun yang hadir, dimana letak keberpihakannya kepada masyarakat,” sesalnya.

Pemimpin di Kabupaten Karawang, lanjut Sukarya, harus hadir ditengah tengah masyarakat dusun Citaman untuk mendengarkan keinginan masyarakat dusun Citaman yang meminta di relokasi lahan untuk dibangunkan rumah.

“Dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 200.000/m, masyarakat dusun Citaman merasa sulit membeli dan membangun rumah baru,” ujarnya.

Baca juga: Bersama Bupati, BPN Karawang Pasang 8.200 Patok Batas Tanah Warga

Ia berharap Pemkab Karawang segera merelokasi warga dusun Citaman yang terdampak eksekusi lahan Japek II.

“Gunakanlah dana masyarakat yang sudah dihimpun di PN Karawang, lalu sisihkan anggaran APBD Karawang, untuk merelokasi warga sehingga warga mendapatkan tempat tinggal yang layak,” tandasnya.

Seperti diketahu, sebanyak 24 rumah dan 46 KK warga dusun Citaman Desa Tamansari, terdampak eksekusi lahan untuk proyek jalan tol Japek II pada Senin 29 Januari 2023, meskipun warga menolak lahannya di eksekusi karena harga ganti rugi tidak sesuai yang diinginkan masyarakat.