KARAWANG- Kepemimpinan yang lahir dari musyawarah sejatinya mencerminkan jiwa organisasi yang sehat. Namun, di PC Ansor Karawang, prinsip itu tampaknya perlahan terkikis oleh pola relasi senioritas yang berubah menjadi bentuk instruksi sepihak.
Pengurus dipilih bukan lagi melalui konsensus kader, melainkan melalui perintah dari figur tertentu di luar struktur formal organisasi. Proses yang seharusnya deliberatif justru bergeser menjadi mekanisme penunjukan tertutup, menyebabkan legitimasi kepengurusan berdiri rapuh sejak awal. Di sinilah problemnya bermula: ketika dialog digantikan komando, dan etika organisasi dikalahkan oleh loyalitas personal.
Suatu hari saya bertemu dengan Ketua PC Ansor Karawang terpilih yang akan dilantik besok. Kami berdiskusi tentang visi dan misi kepemimpinannya serta struktur organisasi PC Ansor Karawang.
Dari statement Ketua PC Ansor yang paling saya highlight adalah bahwa dirinya bersama Sekretaris Cabang masih berada dalam struktur PCNU Karawang sebagai pengurus harian. Tentu saja ini melanggar PD/PRT GP Ansor itu sendiri. Selain itu, Ketua PC Ansor Karawang pun memberi tahu bahwa posisi Bendahara Cabang diisi oleh seseorang yang sama sekali tidak pernah mengikuti kaderisasi formal di Ansor, bahkan tidak pernah mengikuti organisasi badan otonom lain di Keluarga Nahdlatul Ulama.
Hal yang paling mengerikan adalah posisi Bendahara Cabang diisi oleh seseorang yang bukan Kader Ansor itu adalah “perintah” dari Ketua PCNU Karawang yang sekaligus sebagai seniornya Ketua PC Ansor Karawang.
Saya jadi ingat, Hannah Arendt pernah menulis bahwa kekuasaan bukanlah bentuk dominasi, melainkan kemampuan kolektif yang tumbuh dari tindakan bersama. Kekuasaan yang sejati berlandaskan pada konsensus, bukan pada paksaan.
Baca juga: Bupati Aep Resmikan Pembangunan Jembatan Parkland, Akses Baru dari Tol Karawang Barat ke Alun-Alun
Namun, Ketua PC Ansor Karawang tampak mengabaikan proses musyawarah yang seharusnya menjadi dasar pembentukan keputusan. Bukannya melakukan rekrutmen secara terbuka dan transparan dalam sidang formatur Pengurus Cabang, proses tersebut justru dijalankan berdasarkan “instruksi senior”.
Di sinilah persoalannya muncul: komunikasi yang idealnya bersifat dialogis justru bergeser menjadi monolog kekuasaan.
Sosiolog Jerman, Jurgen Habermas menyebut situasi semacam ini sebagai bentuk defisit rasionalitas komunikatif. Bahasa yang digunakan dalam organisasi tidak lagi berfungsi sebagai ruang bagi pertukaran argumentasi publik, melainkan berubah menjadi alat legitimasi sepihak.
Alasan yang disampaikan pun kehilangan makna, hanya berupa formalitas kelembagaan yang kosong tanpa landasan etika dan akuntabilitas yang nyata.
Baca juga: Hari Santri Nasional 2025, Ketua DPRD Karawang Ajak Santri Menjadi Garda Peradaban
Namun, persoalan yang lebih fundamental sebenarnya terletak pada sosok Ketua PC Ansor Karawang saat ini. Di bawah kepemimpinannya, cabang Ansor Karawang dinilai menunjukkan sikap arogan dan sewenang-wenang. Aturan organisasi (PD/PRT) pun diabaikan, sebab Ketua Cabang dan Sekretarisnya juga masih merangkap sebagai pengurus harian PCNU Karawang.
Selain itu, sejumlah program kaderisasi tidak berjalan efektif, sementara perhatian Ketua lebih banyak tersita untuk mengikuti perintah seorang senior.
Ironisnya, sudah beredar kabar di semua Kader Ansor Karawang bahwa Bendahara PC Ansor Karawang saat ini merupakan sosok yang sama sekali belum pernah menempuh proses pendidikan formal di Ansor maupun terlibat dalam badan otonom lain di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Hal ini hanya akan berakibat pada arah gerak organisasi yang terancam melenceng, menjauh dari visi dan misi yang selama ini dikedepankan.
Dalam pandangan filsafat politik Plato, pemimpin yang ideal adalah seorang philosopher king — sosok yang bijak, adil, dan memimpin berdasarkan keutamaan moral. Namun, kepemimpinan yang berlangsung saat ini justru lebih menyerupai “tirani kecil”: pemimpin yang lebih sibuk mengukuhkan legitimasi pribadi sambil mengabaikan proses kaderisasi, sebab harus patuh pada perintah senior yang dianggap sebagai “perintah sang dewa”.
Baca juga: Ketua MUI Karawang: Adab Santri Bukan Pengkultusan, Tapi Akhlak Islami
Dampaknya dapat diperkirakan adalah PC Ansor Karawang berubah menjadi struktur yang hampa. Visi dan misi hanya tersisa sebagai semboyan. Proses kaderisasi nyaris terhenti. Para kader di tingkat bawah pun dipaksa merasa cukup dengan simbol-simbol pergerakan tanpa makna yang hidup di dalamnya. Inilah bentuk nihilisme praksis — organisasi masih ada, tetapi kehilangan daya gerak; kepemimpinan tetap ada, namun tidak benar-benar memimpin. Semua itu terjadi karena sang pemimpin membuka ruang intervensi bagi seorang senior.
Kritik ini tentu bukan bentuk cercaan semata, melainkan sebuah peringatan. Sebab jika kondisi ini terus dibiarkan, PC Ansor Karawang akan terjebak menjadi arena sempit bagi kepentingan para elit, menjauh dari cita-cita gerakan pemuda Nahdlatul Ulama sebagai wadah intelektual dan moral. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk mengembalikan organisasi pada landasan utamanya: musyawarah, kaderisasi, dan kepemimpinan yang beretika.
Hanya dengan jalan itulah PC Ansor Karawang dapat terbebas dari krisis legitimasi yang membayangi. Jika tidak, sejarah akan mengenang masa PC Ansor Karawang saat ini sebagai babak kemerosotan—saat organisasi yang seharusnya menjadi mercusuar justru meredup karena arogansi senior dan pemimpinnya sendiri.
Penulis: Kader Ansor Karawang, Ahmad Rohiman, S. IP
