BEPAS, KARAWANG – Komisi I DPRD Kabupaten Karawang mencurigai adanya kejanggalan dalam anggaran pembelian materai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang.
Pasalnya, dari kebutuhan materai sebanyak 1620 buah, Disdukcatpil sampai menggelontorkan anggaran hingga ratusan juta rupiah.
“Masa materai sebanyak 1620 buah, sampai menganggarkan 910 juta, untuk apa saja itu?,”Ujar Jajang Sulaeman, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karawang Fraksi PKB, Kepada beritapasundan.com, Selasa (14/1).
Jajang pun mengaku heran dan tidak percaya anggaran sebesar itu digunakan hanya untuk pembelian materai saja.
Oleh karena itu, diungkapkan Jajang, pada saat dirinya mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) beberapa waktu lalu, pihaknya pun mempertanyakan kepada Disdukcapil.
“Ini tidak salah cuma untuk beli materai sampai segitu? Coba kalikan harga materai Rp. 6000 dengan jumlah materai sebanyak 1620, ngga bakal sampai 910 juta dong,”ulas Jajang bercerita.
Lebih lanjut Jajang mengungkapkan, pada saat rapat Banggar kedua, Disdukcapil menjelaskan jika anggaran sebesar itu bukan hanya untuk pembelian materai saja tapi untuk pengiriman dokumen kerjasama dengan Kantor Pos.
Namun penjelasan yang diberikan Disdukcatpil justru membuatnya makin heran, karena anggarannya tetap masih Rp. 910 juta.
Sehingga kemudian pihaknya pun mepertanyakan kembali kepada Disdukcapil, berapa biaya sekali pengiriman dokumen ?.
Jajang menerangkan, Disdukcapil ketika di tanya oleh Komisi I pada saat banggar menjawab, harganya sekitar Rp. 7000 dalam sekali pengiriman.
Tentunya menurut Jajang ini jelas aneh, Sementara blanko KTP untuk Kabupaten Karawang hanya 500 buah perbulannya, jadi dalam satu tahun hanya 6000 buah blanko.
” Lalu kata Disdukcapil, selain blanko juga untuk pengiriman dokumen Kartu Keluarga, akte kelahiran dan akte kematian,” ujar Jajang.
“Memangnya pembuatan KK sebanyak apa? Paling satu rumah satu, dan untuk akte kelahiran dan kematian memang ada yang mati masal dan lahir masal, tinggal di jumlah saja apakah dengan anggaran Rp. 910 juta sudah sesuai dengan pembelian materai dan pengiriman dokumen,”imbuhnya lagi kesal.
Inilah mengapa kemudian yang membuat pihaknya jadi curiga, makanya pada saat di banggar ia menolak, dan meminta anggaran tersebut untuk dialihkan ke program lain.
“Kita akan mengawasi terus karena itu uang rakyat,”pungkasnya menegaskan.(nna/dhi)
