KARAWANG – DPRD Kabupaten Karawang menyoroti rendahnya realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) yang hingga pertengahan November 2025 baru mencapai 57 persen.
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, mengatakan bahwa capaian serapan anggaran sejumlah OPD masih jauh dari target. “Rata-rata realisasi OPD masih rendah. Khusus DPKP, realisasi anggarannya baru 57 persen,” ujarnya, Senin (17/11).
Mumun menegaskan, DPRD melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) terus meminta OPD memaksimalkan pelaksanaan program sejak awal tahun. Ia menyayangkan pola belanja yang selalu menumpuk di akhir tahun sehingga menyebabkan realisasi anggaran menjadi kecil.
Baca juga: Pemprov Jabar dan Pemkab Karawang Mantapkan Penataan Aset dan Normalisasi DAS
“Setiap tahun kami ingatkan, tapi tetap saja pekerjaan dikejar menjelang akhir tahun. Akibatnya serapan menjadi rendah,” ucapnya.
Ia menyoroti pentingnya percepatan program-program strategis DPKP, terutama terkait Jaringan Irigasi Tersier (JITUT). Memasuki musim hujan, Mumun mengkhawatirkan kerusakan jalan sawah yang dapat menghambat aktivitas panen dan mobilisasi hasil pertanian.
“Jika jalan sawah rusak, pengangkutan panen akan terhambat. Biaya angkut bisa naik, sementara harga gabah bisa turun karena basah terkena hujan,” jelasnya.
Baca juga: Pemkab Karawang Salurkan BLT DBHCHT untuk 1.307 Pekerja Industri Hasil Tembakau
Mumun meminta Pemkab Karawang mempercepat realisasi anggaran DPKP agar petani tidak dirugikan dan produktivitas pertanian tetap optimal. Ia juga mendorong penguatan monitoring dan evaluasi terhadap semua OPD.
“Kami ingin serapan anggaran benar-benar maksimal dan seluruh program OPD tepat sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
