KARAWANG – Polemik pencairan uang kadedeuh bagi purna tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Karawang kembali mencuat. Selama bertahun-tahun, ribuan pensiunan ASN Karawang terus menunggu haknya yang tak kunjung dibayarkan, akibat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Korpri periode sebelumnya.
Tragisnya, puluhan di antara mereka telah meninggal dunia tanpa sempat menerima hak penghargaan masa baktinya.
Baca juga: Disdikpora Karawang Tegaskan Program Donasi Rp1.000 Masih dalam Kajian
Untuk mencari kejelasan, Forum Purna ASN dan Pejuang Dana Korpri Terpanding (PDKT) menggelar audiensi bersama pengurus baru Korpri Kabupaten Karawang di Galeri Pemda (eks-RDB) pada Jumat (10/10/2025). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Korpri Karawang, Gery S. Samrodi, serta dihadiri sekitar 80 perwakilan purna ASN dan anggota PDKT.
Ketua PDKT, Juhdiana, membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam proses pencairan dana di masa kepengurusan lama.
“Dulu pencairannya tidak adil. Ada cek kosong, dan ada yang bisa mencairkan dana tanpa hak. Bahkan beredar kabar uang kadedeuh itu digunakan membeli tanah di Purwasari,” ujarnya.
Juhdiana menegaskan, para pensiunan ASN Karawang hanya menuntut transparansi dan keadilan.
“Kami ingin bukti kepemilikan tanah kalau benar dana itu dibelikan aset. Dan pencairan harus berdasarkan TMT pensiun, bukan karena kedekatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejumlah pensiunan bahkan sudah menerima cek namun tidak dapat mencairkannya.
“Ada yang sudah tanda tangan berita acara dan pegang cek, tapi uangnya tidak pernah keluar. Ceknya malah diambil lagi oleh pengurus lama. Ada juga yang ke bank, ternyata cek kosong,” ungkapnya dengan nada kesal.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut hak dan kehormatan ASN yang telah puluhan tahun mengabdi untuk daerah.
“Kami berharap di HUT Korpri nanti, hak para purna bakti benar-benar dibayarkan. Jangan ada lagi yang meninggal tanpa sempat menikmati jerih payahnya,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Korpri Karawang Gery S. Samrodi mengungkapkan bahwa pihaknya kini menindaklanjuti hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan keuangan Korpri periode 2021–2024.
“Dari hasil audit, ada 580 orang yang sudah menandatangani berita acara dan menerima cek, tapi belum menerima uangnya. Kemudian ditemukan lagi 611 nama tambahan dari periode 2022–2024 yang juga menunggu pencairan,” jelas Gery.
Ia menambahkan, hasil audit tersebut kini menjadi dasar bagi pengurus baru Korpri Karawang untuk menata kembali sistem pencairan dana kadedeuh agar lebih transparan dan akuntabel.
Baca juga: Bupati Aep Resmikan Pembangunan Jembatan Parkland, Akses Baru dari Tol Karawang Barat ke Alun-Alun
“Kami akan membentuk Sekretariat Unit (Seknit) di tiap OPD dengan personel baru, lalu menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab). Hasilnya nanti menjadi dasar hukum untuk memulai pembayaran,” katanya.
Dari laporan KAP, total kebutuhan dana untuk melunasi seluruh hak purna ASN Karawang mencapai sekitar Rp16 miliar, sementara saldo dana Korpri per September 2025 baru tercatat sebesar Rp6,5 miliar. (*)
){kind=link}