beritapasundan.com – Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menyampaikan wacana pendirian Sekolah Rakyat, sebuah konsep yang disebut akan memberikan pendidikan gratis dan bermutu bagi masyarakat bawah.
Di tengah tantangan dunia pendidikan yang kompleks dan ketimpangan akses yang masih nyata, gagasan ini tentu menarik. Namun, publik berhak bertanya: Apa arah sebenarnya dari Sekolah Rakyat ini?
Bukan Istilah Baru, Tapi Harapan Baru?
Istilah Sekolah Rakyat bukan hal baru. Pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, ia merujuk pada sekolah dasar yang terbuka untuk rakyat kecil, sarat makna keberpihakan. Maka, ketika istilah ini kembali dihidupkan oleh Presiden Prabowo, muncul harapan sekaligus kekhawatiran.
Baca juga: KAI dan Dekranasda Jawa Barat Hadirkan Creative Space untuk Dorong UMKM Naik Kelas
Jika Sekolah Rakyat hanya menjadi lembaga pendidikan gratis, publik bertanya apa bedanya dengan sekolah negeri yang sudah ada? Apakah ia akan melengkapi atau justru menciptakan sistem paralel dengan pendidikan nasional yang telah ada?
“Jangan sampai wacana ini hanya mendatangkan gedung baru tanpa membenahi masalah lama, seperti kurikulum yang tak relevan, kesejahteraan guru, dan ketimpangan sarana antarwilayah,” ujar pengamat pendidikan.
Benahi Sistem Lama, Jangan Gandakan Negara
Indonesia tidak kekurangan sekolah, tetapi kekurangan pemerataan pendidikan bermutu. Masalah utama bukan sekadar akses fisik, tetapi kualitas dan keadilan peluang.
“Kalau kita terus membuat sekolah baru tanpa membenahi sistem lama, kita hanya menciptakan dua jenis rakyat: yang beruntung masuk sekolah unggulan, dan yang tertinggal di sekolah biasa,” tulis Catatan Pendidikan (2022).
Akan lebih tepat bila Presiden Prabowo menjadikan Sekolah Rakyat sebagai kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, misalnya:
- Insentif besar bagi guru di daerah tertinggal,
- Reformasi kurikulum berbasis lokal,
- Digitalisasi pendidikan yang kontekstual,
- Revitalisasi PAUD dan pendidikan nonformal.
Simbol atau Substansi?
Sekolah Rakyat bisa menjadi simbol keberpihakan terhadap rakyat kecil, tetapi harus diiringi visi jelas dan perencanaan jangka panjang.
Baca juga: Kebocoran Data Pribadi 4,6 Juta Warga Jabar, Pinjol Ilegal Jadi Kekhawatiran
Pendidikan tidak boleh menjadi proyek politis lima tahunan. Penyusunan konsep Sekolah Rakyat harus melibatkan pendidik, akademisi, praktisi, dan masyarakat.
Jika dirancang dengan baik, Sekolah Rakyat bisa menjadi warisan penting pemerintahan Prabowo. Namun, jika hanya sebatas proyek tanpa substansi, ia berpotensi menjadi beban sejarah.
“Sebagai rakyat, kita menaruh harapan sekaligus berkewajiban mengawal agar harapan itu tak disalahgunakan. Karena pendidikan adalah milik masa depan bangsa,” tegas pengamat. (*)
