beritapasundan – Kabar terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) bikin banyak pihak waspada. Meski angka kemiskinan nasional per Maret 2025 tercatat hanya 23,85 juta orang—terendah dalam dua dekade—kemiskinan di perkotaan justru naik.
“Angka kemiskinan tahun 2025 merupakan yang terendah selama dua dekade,” ungkap Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Jumat (25/7/2025). Namun, di balik capaian tersebut, kondisi kota-kota besar terlihat memburuk. Angka kemiskinan perkotaan naik dari 6,66 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen per Maret 2025.
Sebaliknya, kemiskinan pedesaan justru membaik, turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen. Meski begitu, secara jumlah, penduduk miskin di desa masih lebih banyak dibandingkan di kota.
Baca juga: Sidak Koperasi Merah Putih, Perum Bulog Pastikan Stok Beras SPHP Terkendali
Pengangguran Pria dan Lonjakan Harga Sembako Jadi Faktor Utama
Ateng menjelaskan, salah satu penyebab kenaikan kemiskinan perkotaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki yang meningkat dari 5,87 persen menjadi 6,06 persen.
“Kita ketahui laki-laki menjadi ujung tombak perekonomian, maka kenaikan TPT di laki-laki akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan,” tegasnya.
Selain itu, kenaikan harga cabai rawit, minyak goreng, dan bawang putih turut memukul daya beli masyarakat miskin perkotaan.
“Penduduk kota sangat tergantung harga pasar karena tidak memproduksi sendiri. Sehingga kenaikan harga akan sangat memengaruhi daya beli, terutama rumah tangga kelompok bawah,” ujar Ateng.
PHK Melejit 30 Persen, Jawa Tengah Tertinggi
Kondisi semakin diperburuk oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melonjak 32,19 persen di paruh pertama 2025. Data Satudata Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 42.385 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Juni 2025, naik dibanding 32.064 orang pada periode yang sama tahun lalu.
Provinsi dengan angka PHK tertinggi adalah Jawa Tengah (10.995 orang), disusul Jawa Barat (9.494), Banten (4.267), dan DKI Jakarta (2.821).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya gap data PHK di sektor formal dan informal.
Baca juga: DPRD Karawang: PT FCC Indonesia Harus Prioritaskan 60% Tenaga Kerja Lokal
“Tentu kita perhatikan PHK-nya di mana dan apakah sektor formal atau informal. Kalau sektor formal terpantau di BPJS Ketenagakerjaan, tapi tidak semua PHK masuk dalam data resmi,” ujarnya.
Pemerintah Siapkan Satgas dan Program Peningkatan Produktivitas
Airlangga menyebutkan, wacana pembentukan Satgas PHK bisa menjadi salah satu solusi, meski bukan yang utama.
“Salah satunya memang Satgas, tapi kami juga mendorong industri dan sektor jasa meningkatkan daya saing. Program re-training dan re-skilling harus digencarkan agar produktivitas meningkat,” tegasnya.
Airlangga berharap langkah peningkatan produktivitas bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki daya saing tenaga kerja Indonesia. (*)
