BANDUNG – Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari program pendidikan karakter menuai sorotan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).
Ketua Komnas PA, Diah Puspitasari Momon, menyatakan bahwa meski ada sisi positif dari pendekatan pendidikan karakter ala militer tersebut, langkah tersebut tetap harus dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hak-hak dasar anak.
“Kalau kami melihat ada sisi baiknya, misalnya untuk membentuk disiplin dan kemandirian anak. Tapi saya belum tahu persis bagaimana detail kebijakan ini diterapkan,” ujar Diah dalam wawancara, Jumat (2/5/2025).
Baca juga: Pemkab Karawang Siapkan Sekolah Rakyat dan Prioritaskan Pembangunan Sekolah di 5 Kecamatan
Menurut Diah, setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak harus berlandaskan pada sepuluh hak dasar anak, seperti hak hidup, hak bermain, hak pendidikan, perlindungan, identitas, kesehatan, makanan, rekreasi, kebangsaan, dan kesetaraan. Ia menegaskan bahwa bahkan dalam kasus hukum, anak tetap harus dikembalikan ke pengasuhan orang tua sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Sebelum dijalankan, kebijakan ini harus dikaji dari sisi regulasi. Kategori anak nakal juga harus jelas. Apakah anak yang kecanduan gadget langsung disebut nakal dan harus dibawa ke barak militer?” tanyanya.
Ia juga menyoroti pendekatan yang cenderung militeristik dalam pendidikan karakter anak. Menurutnya, masih banyak alternatif lain yang lebih humanis, seperti pendidikan di pesantren atau optimalisasi peran guru bimbingan konseling (BK) di sekolah.
“Pendidikan jangan sampai dimiliterisasi. Jangan karena presidennya berlatar militer, lalu kebijakan ikut-ikutan. Harus ada pendekatan lain. Pesantren bisa jadi alternatif,” tegas Diah.
“Di sekolah kan ada guru BK. Itu bisa dimaksimalkan perannya untuk membantu siswa, baik dalam aspek akademik maupun pribadi. Jangan buru-buru ke pendekatan ekstrem,” tambahnya.
Baca juga: Hardiknas 2025, Pemkab Karawang Tegaskan Komitmen Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua
Meski mengapresiasi semangat Gubernur Dedi Mulyadi dalam memperbaiki pendidikan karakter, Diah mengingatkan agar tidak mengambil langkah tergesa-gesa yang bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak.
“Kalau segala sesuatu dipaksakan, biasanya tidak berakhir baik. Yang terbaik itu yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak itu sendiri,” pungkasnya. (*)
