JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka Konferensi Internasional Social Impact Assessment di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada Selasa (17/09/2024). Acara ini bertemakan “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness.”
Dalam sambutannya, Menteri AHY menekankan pentingnya pendekatan humanis dan progresif dalam proses Pengadaan Tanah bagi masyarakat. “Proses Pengadaan Tanah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, memastikan tidak ada yang dirugikan.
Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY Lantik 327 Pejabat Baru, Dorong Semangat Mengabdi untuk Bangsa
Kepedulian terhadap kelompok rentan harus diwujudkan bukan hanya melalui pemberian ganti rugi yang adil, tetapi dengan memastikan mereka tetap terlibat dalam pembangunan dan tidak terpinggirkan,” ujar Menteri AHY, menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat di belakang.
AHY berharap konferensi ini menjadi wadah diskusi untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait Pengadaan Tanah di Indonesia. “Ini tidak hanya bermanfaat bagi pembangunan nasional ke depan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” tambahnya.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam kesempatan yang sama menyampaikan dukungannya terhadap upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk dalam Pengadaan Tanah.
Hal ini juga diapresiasi oleh delegasi internasional yang hadir, termasuk Stéphane Mechati, Deputy Head of Mission dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei. Ia menilai konferensi ini sebagai platform penting untuk berbagi wawasan dan langkah strategis dalam menangani masalah pembangunan.
“Pengalaman yang dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara dapat memberikan pelajaran penting tentang bagaimana penilaian dampak sosial mendukung pembangunan yang inklusif dan kohesif. Saya berharap wawasan ini bisa diterapkan dalam konteks Indonesia,” ujar Mechati.
Sementara itu, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, melaporkan bahwa konferensi ini merupakan hasil kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW Development Bank, dan European Union (EU). Sejak 2022, kolaborasi dengan World Bank telah mencakup tahap awal pelaksanaan social impact assessment dalam proses Pengadaan Tanah.
Peserta konferensi ini meliputi perwakilan dari lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, KfW Development Bank, serta delegasi dari berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, dan Zambia. Hadir pula sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN serta kepala Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi.
Baca juga: Warga Eks Timor Timur Terima Sertipikat Tanah TORA Setelah 25 Tahun Menunggu
Konferensi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan proses Pengadaan Tanah di Indonesia yang adil, berkeadilan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. (*)
, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka Konferensi Internasional Social Impact Assessment di Hotel Ritz-Carlton){kind=link}