BEPAS, KARAWANG– Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang setiap tahunnya menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah sebagai bentuk upaya memfasilitasi program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Karawang yang diimplementasikan melalui program kerja di SKPD (Susunan Kerja Perangkat Daerah).
Meski pada prinsipnya pokok-pokok pikiran (pokir) merupakan istilah untuk menyebut kewajiban anggota DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian wajib ditindaklajuti anggota dewan dengan memberikan saran kepada kepala daerah saat merancang APBD.
Permintaan jatah pokir dewan sebesar kurang lebih Rp5 Miliar per anggota DPRD ini pun kemudian menimbulkan polemik ketika kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit anggaran, di mana hampir di seluruh OPD pun dilakukan pemangkasan anggaran.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri mengatakan pokir adalah hak anggota DPRD.
Namun permasalahannya, saat ini Pemda sedang mengalami kesulitan keuangan, bahkan piutang pajak pun hingga miliaran rupiah.
“Kita saling introspeksilah ketika kondisi kita sedang defisit anggaran kemudian juga piutang pajak hingga miliaran rupiah, bisa dilihat nanti dalam pembahasan, setelah pengesahan KUA-PPAS menuju pengesahan APBD. Nanti kan harus dibongkar sama- sama dengan dewan,” ungkapnya kepada Beritapasundan, Selasa (5/11).
Menurut Sekda Acep, DPRD punya hak memberikan usulan-usulan pokok-pokok pikirannya, akan tetapi pokok-pokok pikiran yang menjadi skala prioritas bukan jatah-jatahan.
Artinya adalah, Sekda Acep menegaskan, bagaimana antara eksekutif dan legislatif menyatukan pandangan untuk sama-sama menyelesaikan RPJMD.
“Gak apa-apa ada pokir, tapi pokirnya ini disesuaikan dengan RPJMD, disinergiskan, sehingga RPJMD ini akan selesai dan mencapai target,” harapnya.
Ditandaskan Sekda Acep, Dewan seharusnya punya prioritas apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti halnya eksekutif juga mempunyai komitmen menyelesaikan prioritas RPJMD.
“Kita sebenarnya juga sudah menyamakan persepsi dengan DPRD, dan sudah deal baik dengan pimpinan dewan, ketua komisi, ketua fraksi, tapi ini yang lainnya lah yang gak tau, dan kita sepakat di angka segitu,” terang Sekda Acep.
“Saya hanya mengarahkan agar semua bersinergi dan mengarah kepada RPJMD, karena capaian RPJMD kita baru 60 persen,” timpalnya lagi. (Nna/kie)
